Saya memahami bagaimana Pengusung UU Syariat dalam meyakini dan memandang peraturan-peraturan agama.

Logika yang diambil adalah sebagai berikut :Allah (menurut) Pendukung UU Syariah sudah memberikan perintah perbuatan A itu baik/wajib dan harus dilaksanakan sedangkan perbuatan B itu buruk dan harus ditinggalkan. Perintah Allah (yang dipercayai Pendukung UU Syariah) ini adalah suatu yang pasti menurut keyakinannya.



Logika ini mengatakan bahwa oleh sebab itu semua orang islam harus mengikuti
perintah Tuhan. Sudah Jelas A adalah baik/wajib dan B adalah buruk. Maka
pelaksanaan perintah Tuhan itu harus ditegakkan dalam bentuk Aturan
Perundang-Undangan. Semua orang islam harus diatur dengan Undang-Undang
untuk melaksanakan perbuatan A, dan untuk meninggalkan perbuatan B. Jika ada
yang menolak dan tidak melaksanakan Undang-Undang itu maka harus dihukum.

Yang menolak UU itupun harus dihukum karena ia telah menentang peraturan
Tuhan. Kepada para penentang UU itupun dikatakan : Mengapa pula kalian
menentang orang untuk berbuat baik dan menentang mereka yang mau
meninggalkan keburukan.

Contoh kasus : Kewajiban memakai jilbab (menurut sebagian muslim) harus
dilaksanakan oleh semua wanita muslim. Jika ada yang tidak mau pakai jilbab
maka harus dihukum. Kepada yang menentang diterapkannya UU ini dikatakan
kepada mereka apakah kalian semua siap menentang perintah Allah bahwa semua
perempuan muslim wajib pakai Jilbab?

Dengan logika demikian maka sangat sulitlah bagi muslim untuk menentang UU
syariah. Karena peringatan ini begitu menguasai dan mengecutkan hati para
muslim (termasuk yang moderat). BAgaimana mungkin mereka berjuang membela
perbuatan yang dianggap buruk oleh ALLAH dan menentang orang yang melakukan
perbuatan yang diwajibkan Allah?

Padahal yang diperjuangkan adalah menentang "formalisasi" perintah Tuhan
dalam bentuk Undang-Undangnya, *Bukan* menentang perintah Tuhan untuk
dilaksanakan oleh semua orang muslim yang meyakininya dengan sukarela.

Pertanyaannya adalah :
Apakah Formalisasi perintah Tuhan yang tercantum dalam kitab suci memang
diperintahkan oleh Kitab Suci (Al Quran) itu sendiri? Apakah Perintah Tuhan
itu memang harus dikejawantahkan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan
yang mengikat dan memaksa? Apakah Ajaran agama itu Memaksa atau Suka Rela?

Pertanyaan mengenai jika terjadi benturan antar agama yang berbeda sudah
terjawab, walaupun dalam prakteknya terjadi yang disebut Tyrani Mayoritas.

Tetapi Bagaimana jika perbedaan penafsiran terjadi dalam memahami teks kitab
suci dalam agama yang sama? Tafsiran mana yang patut dijadikan sebagai UU?
Apakah yang Mayoritas? Apakah yang kuat dan sedang memerintah?

Kami lemparkan persoalan ini kepada milisers semuanya. Apakah
logika Pendukung UU Syariat ini dapat diterima ? Dan apakah ada jawaban yang
lebih mencerahkan atas persoalan-persoalan diseputar Formalisasi Perintah
Tuhan dalam Kitab Suci.