Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus didepan DPR pada peringatan ulang tahun kemerdekaan RI ke 61 baru-baru ini, SBY telah mendapat kritikan-kritikan yang tajam dari beberapa pihak karena dianggap apa yang disampaikan tidak sesuai dengan data-data yang akurat atau kenyataan riil di lapangan.



Presiden SBY menyatakan bahwa selama satu tahun pemerintahannya, SBY
berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 23,4% pada tahun 1999
menjadi 16 % pada tahun 2005. Para pengamat mengatakan bahwa data
penurunan angka kemiskinan menjadi 16% ini sebenarnya merupakan data
hasil Susenas (Sensus Ekonomi Nasional) bulan Februari 2005, yakni
pada kondisi perekonomian sebelum terjadinya kenaikan BBM di
Oktober 2005, padahal BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki data yang
lebih aktual dan baru yang dibuat pada bulan Maret 2006 (sesudah
kenaikan BBM), tetapi ternyata data ini tidak dimasukkan atau
disebut. Laporan hasil Sensus kemiskinan Tahun 2006 dalam rangka
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebenarnya telah memberi
gambaran bahwa angka kemiskinan telah membengkak tinggi pada tahun
2006.

Masalah lain yang disorot dalam pidato kenegaraannya adalah klaim
penurunan angka pengangguran dari 11,2 % pada bulan November 2005
menjadi 10,4 % pada bulan Februari 2006. Para pengamat ekonomi
mengatakan bahwa ini adalah mustahil terjadi karena dalam tempo 3
bulan angka pengangguran dapat turun 0,8 %, sedangkan sektor
industri selama ini mengalami penurunan omset penjualan dari 30 %
sampai 60 % akibat kenaikan harga BBM. Presiden SBY tidak menyebut
jumlah pengangguran dalam angka absolut berapa sebenarnya angka
pengangguran itu, melainkan hanya dalam persen (%), sehingga dapat
menyesatkan bagi kaum awam yang mendengarnya atau terlihat wajar
kalau dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. 10,4 % saja ini
berarti sudah 10 juta tenaga kerja yang nganggur. Seorang pengamat
mengatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia sebenarnya sudah
mencapai sekitar 40 juta orang termasuk pengangguran yang
terselubung atau "underemployment "(Endy M. Bayuni, Jakarta Post
18 Agustus).

Pidato kenegaraan SBY ini juga dinilai tidak memberikan inspirasi
bagi pendengarnya, semua baik, normatif, kurang fokus terhadap
permasalahan yang besar, kurang atau lemah dalam memberikan visi dan
pengarahan (direction) kepada rakyat. Masalah pengangguran yang
membengkak memang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah saja tetapi
sekurang-kurangnya diharapkan dari seorang Presiden dapat memberikan
visi kepemimpinan dan pengarahan kedepannya. Belum lagi dengan
masalah-masalah lain seperti sektor pendidikan, pelayanan kesehatan,
keamanan umum dll. yang harus dibenahi.

Pidato Presiden SBY ini juga dianggap tidak membahas secara serius
atau tidak memberi penekanan serta arti penting terhadap
permasalahan bangsa yang dihadapi sekarang seperti masalah
terorisme, bencana alam, ancaman terhadap asas pluralisme dan
radikalisme.

Tindakan Presiden SBY dalam memberantas korupsi juga dinilai tidak
dilaksanakan dengan konsekwen seperti dengan anggauta kabinetnya
Menteri Hamid Awaludin yang dituduh oleh KPK telah menggelapkan uang
KPU ketika Hamid masih menjadi aggauta KPU. Sampai kini Presiden
SBY tidak memecatnya atau memberikan sanksi hukum terhadap
anggauta kabinetnya yang dituduh korupsi, walaupun sudah lima
orang telah memberikan kesaksian yang melibatkan nama Hamid
Awaludin dalam kasus korupsi KPU di pengadilan. Tebang pilih ini
telah merusak citra dan kepercayaan rakyat terhadap komitmennya
yang berjanji akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan
konsekwen.

Beliau sering dinilai juga oleh beberapa pihak sebagai seorang
pemimpin yang kerap ragu dan kurang tegas dalam mengambil sebuah
langkah kebijaksanaan atau keputusan yang penting. Seolah tidak
cukup permasalahan didalam negeri sendiri untuk diselesaikan,
beliau sekarang berambisi untuk berperan aktif menjadi mediator di
Timur Tengah dan Korea, dan ini tentu membutuhkan waktu, energi dan
biaya seperti untuk menalangi pembiayaan penempatan pasukan
perdamaian Indonesia di Libanon selama dua bulan pertama saja
dibutuhkan biaya $ 40 juta yang diambil dari APBN (sekiranya misi
ini jadi dilaksanakan).

Kelemahan gaya kepemimpinan Presiden SBY ini telah memunculkan
wacana-wacana baru yang tak jarang dibicarakan atau didiskusikan
oleh beberapa kalangan masyarakat tertentu akhir-akhir ini, seperti
wacana untuk mencari alternatif kepemimpinan nasional yang mampu,
tegas, memiliki visi kedepan dan berani mengambil resiko demi
kepentingan nasional (strong leader) untuk memimpin Indonesia
menghadapi permasalahan bangsa yang kompleks dan rumit pada saat
kini dan kedepannya. Tetapi wacana ini akan tetap menjadi wacana
sebelum meliwati batas waktu tahun 2009, atau …….?