Komando Teritorial (Koter) adalah doktrin dan sistim pertahanan yangdipakai TNI khususnya sejak masa Orde Baru.Sistim ini memecah dan menyebar satuan TNI dalam unit yang kecil-kecil sampai ke pelosok.

Salah satu hal yang konyol dari doktrin Koter TNI adalah menempatkan
kesatuan TNI Angkatan Darat sebagai satuan utama pertahanan RI
sementara Angkatan Udara dan Angkatan Laut hanya sebagai
pendukung.Dan ini dimuat dalam GBHN 1983 dimana kemudian
komando teritorial AU (Kodau) dan AL (Kodal) dibubarkan.

Padahal negara kita adalah negara kepulauan dengan wilayah yang
terpencar.Semua operasi militer di Indonesia bisa dipastikan akan
selalu membutuhkan operasi pendaratan maritim ataupun lintas
udara.

Di negara-negara kepulauan lain kesatuan AU ditambah AL selalu
lebih besar daripada AD contohnya Inggris yang memiliki kekuatan
130.000 AD, 67.000 AL dan 90.000 AU lalu Jepang dgn 120.000 AD,
55.000 AL dan 75.000 AU, atau Filipina dgn 68.000 AD, 25.000 AL
dan 21.000 AU, Thailand : 170.000 AD, 60.000 AL dan 52.000 AU, Malaysia:
80.000 AD, 12.000 AL dan 14.000 AU, Australia: 30.000 AD, 17.000 AL dan
21.000 AU (World Defence Almanac 1999-2000): sementara di Indonesia
justru tampak timpang sekali dimana 340.000 AD berbanding dengan
38.000 AL dan 25.000 AU.

Jadi doktrin yang menempatkan kesatuan darat sebagai kesatuan
pertahanan utama negara sama sekali bertentangan dengan kondisi
geografis Indonesia.

Salah satu pertimbangan utama dari pemilihan sistim Koter ini
adalah pada murahnya biaya pertahanan.Tapi ini pun relatif karena
sesungguhnya justru dengan koter dengan tanpa disadari biaya
pertahanan kita justru menjadi boros dan membengkak.

Biaya pembentukan satu batalyon AD memang jauh lebih murah
daripada membangun 1 skuadron pesawat pemburu atau pengadaan
satu buah kapal fregat.Tapi biaya pemeliharaannya rutinnya menjadi
sangat mahal , anggap saja gaji seorang prajurit 1 juta per bulan
jadi untuk memelihara 1 batalyon reguler AD diperlukan biaya
sekitar 1 miliar rupiah per bulan hanya untuk gaji belum lagi
makan , biaya akomodasi dll.Dan dana yang dikeluarkan tersebut
tidak sebanding dengan apa yang didapatkan.

Satu skuadron pesawat tempur atau sebuah fregat berpeluru
kendali memiliki cakupan wilayah operasi yang jauh lebih luas
daripada satu batalyon AD yang hanya bisa mengontrol wilayah
maksimum 100 KM2.Jadi tentu saja akan memerlukan banyak
sekali pasukan darat bila kita hendak mengontrol dengan ketat
wilayah negara kita.

Dan pasukan reguler AD Indonesia sebenarnya lebih mirip
dengan milisi atau geriliawan daripada sebuah pasukan reguler
dari negara yang berdaulat.Bukan hanya dari sisi persenjataan
tapi yang paling penting adalah dari sisi kedisiplinan, moral
dan kesiapan tempur personel TNI yang juga sangat rendah.

Pada saat kerusuhan di daerah-daerah misalnya terlihat bahwa
pasukan dari kodam-kodam bersangkutan tidak mampu untuk
berbuat banyak, sehingga akhirnya harus dikirimkan pasukan
dari Jawa untuk mengatasinya.Dari sisi ini saja sangat terlihat
jelas bahwa dari ratusan ribu personel TNI AD hanya sekitar
10-30 % nya saja yang siap tempur.Pasukan TNI AD yang
memiliki persenjataan dan pelatihan yang memadai hanya
dari Kostrad ditambah beberapa batalyon di Jawa dan Sumatera.

Dan untuk mengatasinya akhirnya TNI pada masa Jendral
Wiranto membentuk satuan-satuan tempur dari tiap kodam
masing-masing satu batalyon yang kemudian diberi nama
Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC).Pasukan ini akhirnya
dibubarkan dan dibentuk batalyon-batalyon baru dengan
spesifikasi Raiders dari tiap Kodam yang dilatih selama
berbulan-bulan di Batujajar sebelum akhirnya diterjunkan
dalam operasi militer di Aceh bersama kesatuan TNI yang
siap tempur lainnya yaitu dari Kostrad dan Marinir.Lucunya
Kodam I Bukit Barisan yang (waktu itu) juga membawahi wilayah
Aceh memiliki pasukan terbanyak diantara Kodam-kodam
lainnya .

Itulah sebabnya penanganan konflik di Indonesia terjadi
berlarut-larut , ini karena pasukan kita tidak siap tempur
sehingga tidak bisa diterjunkan sewaktu-waktu dengan
cepat.Tapi sebenarnya ini pun tidak bermasalah kalau
saja moral dan kedisiplinan prajurit TNI tinggi. Pada masa
pemberontakan PRRI-Permesta pernah dilakukan operasi
penerjunan pasukan dari udara dimana pasukan yang
diterjunkan itu sama sekali tidak pernah diajarkan dan
dilatih untuk penerjunan dari udara sama sekali, mereka
hanya diberi teori beberapa jam sebelum operasi dan
sejarah mencatat operasi ini sukses besar karena para
pemberontak PRRI-Permesta yang mendapatkan persenjataan
dan sumber intelejen dari Amerika Serikat tidak menyangka
mendapat serangan dari udara karena TNI waktu itu
belum memiliki kesatuan Linud.Jadi bukan saja pasukan
PRRI-Permesta tersebut dikalahkan tapi juga sejumlah
senjata canggih yang di drop oleh Amerika berhasil dirampas.

Tapi apakah kisah seperti ini akan bisa terulang di masa
sekarang..?

Dan inilah yang menjadi pertimbangan apakah sistim Koter
yang kita pakai saat ini layak untuk dipertahankan. Karena
sistim Koter ini bukan saja memboroskan biaya pertahanan
kita tapi juga berimbas pada turunnya moral , kedisiplinan
dan kesiapan tempur prajurit TNI.Dan ini sama sekali tidak
bisa ditoleransi.

Para Jendral dan Perwira kita lebih banyak mengurusi hal-hal
yang di luar masalah Pertahanan.Dan akibatnya pengawasan,
pembinaan dan pelatihan bagi personel-personel TNI menjadi
terabaikan.Contoh rendahnya moral dan kedisiplinan dari
personel TNI AD bukan saja terlihat dari seringnya berita
mengenai ulah prajurit TNI yang membuat malu seperti jadi
centeng , tukang palak sampai bikin keributan setiap ada
keramaian 17 Agustusan atau juga dari tingginya angka prajurit
yang disersi . Tapi yang paling parah adalah pada kasus konflik
antar angkatan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.Dari
peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kedisiplinan
prajurit TNI dalam hal penyimpanan , pengambilan dan
pemamfaatan senjata sudah sangat rendahnya.Kasus
di Pontianak misalnya mereka menyerbu markas Brimob
dengan Panser.Ini bukan senjata ringan lagi ini masuk
persenjataan berat yang harusnya prajurit kelas rendahan
tidak bisa seenaknya begitu saja mengeluarkannya dari
tempat penyimpanan, dan yang lebih konyolnya lagi mereka
kalah, beberapa dari mereka termasuk sang pengemudi
panser tewas tertembak.Kasus Linud 100 PS pun sama
saja , ini adalah salah satu batalyon elite TNI AD tapi dari
sisi moral dan disiplin sangat memprihatinkan sekali
seorang sersan bahkan lebih dihormati dan dituruti
daripada perwiranya dan konyolnya lagi dalam konflik
dengan Brimob ini lagi-lagi mereka kalah.

Dan ini bukan masalah kecil tapi sebuah masalah yang
sangat serius.Bila prajurit kelas rendahan bisa dengan
seenaknya mengambil senjata dari tempat penyimpanan
lalu menggunakannya dengan tidak semestinya apalagi
dengan Jendralnya.Bila ketidakdisiplinan ini tidak segera
diperbaiki maka bisa saja prajurit berpangkat Kopral atau
Sersan melakukan kudeta di Indonesia.

Tapi apa yang dilakukan petinggi TNI.Mereka hanya cuci
tangan dan berkilah bahwa itu semua hanya perbuatan
"oknum".Padahal perilaku prajurit TNI memperlihatkan
sampai sejauh mana pembinaan yang ia dapat dari
intitusi TNI sehingga perbuatan dari "oknum" ini sesungguhnya
adalah cerminan kegagalan dan kekurangan yang fatal
dari pembinaan anggota di tubuh TNI.Dan ini sangat serius.
Kurangnya persenjataan atau kurangnya dana untuk latihan
mungkin bisa ditolelir.Tapi kurangnya moral dan disiplin
prajurit sama sekali tidak boleh ditolelir.Dan para perwira
harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini , karena
prajurit tidak pernah salah yang bersalah adalah para jendral.

Doktrin Perang Kepulauan

Para petinggi TNI kita dalam menghadapi kritikan bahayanya konsep
pertahanan negara kita selalu berkilah dengan penuh percaya diri
bahwa kalau musuh menyerang mereka mungkin bisa menang di
laut dan udara tapi di darat nanti dulu.Tapi dengan menyimak
paparan diatas rasanya kita pun pesimis kalau matra darat bisa
menahan invasi asing.Karena bukan saja dari sisi peralatan yang
ketinggalan zaman dimana sebagian besar peralatan tempur kita
adalah peninggalan jaman Orla bahkan Perang Dunia II , jangankan
panser atau artileri bahkan truk tahun 50an pun masih digunakan
di AD kita, tapi juga dari sisi moral , disiplin dan kesiapan tempur
pun masih dipertanyakan.

Konsep perang geriliya pun perlu dipertanyakan karena konsep
koter kita sesungguhnya hanya konsep koter banci.Konsep koter
seharusnya memerlukan partisipasi aktif maupun pasif dari
warga sipil dalam pertahanan negara.Tapi di Indonesia hal itu
tidak terlihat , konsep pertahanan kita mengandalkan 100 %
hanya dari kesatuan regular militer, sementara sipil tidak
dilibatkan sama sekali.Dan ini bukan saja bertentangan dengan
UUD 1945 tapi juga menandakan rapuhnya sistim pertahanan
kita.Padahal dalam konsep perang geriliya kesatuan militer
harus menyatu dengan rakyat.

Dan ini semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya konsep
koter kita bukan disusun untuk membangun pertahanan negara
yang kuat , melainkan hanya penterjemahan dari konsep militer
negara fasis dimana militer menjadi alat dari kekuasaan untuk
mengintrol rakyat.Konsep koter kita memandang rakyat sebagai
potensi ancaman bukan sebagai mitra untuk mempertahankan
kedaulatan negara.

Kalaupun kesatuan regular AD kita kuat benarkah kita akan
mempu menahan serbuan pasukan asing.Dalam sejarah
perang , jarang sekali sebuah negara mampu mempertahankan
diri setelah kekuatan laut dan udaranya lumpuh.

Dalam perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis misalnya yang
merupakan dua negara superpower pada masa itu , Inggris
berhasil mencatat kemenangan besar , sejumlah jajahan Prancis
seperti Canada dan India jatuh ke tangan mereka sehingga Inggris
menguasai 2/3 dunia.Perang 7 tahun ini adalah perang strategi
maritim v.s perang darat yang terbesar dalam sejarah.Dalam
perang ini Inggris memfokuskan pada kekuatan angkatan lautnya
sementara Prancis pada kekuatan angkatan darat, dan Inggris
mencatat kemenangan karena dengan dominasinya di lautan
mereka berhasil memotong jalur supply Prancis sehingga daerah
jajahannya pun dengan mudah dapat direbut.

Di Jawa sendiri Belanda yang waktu itu mendukung Prancis
juga memakai strategi perang darat dengan membangun jalan
raya pos antara anyer ke panarukan yang memakan banyak
tenaga kerja paksa Indonesia tewas.Dan sejarah mencatat
Belanda ternyata juga tidak mampu bertahan lama menghadapi
gempuran Inggris yang unggul di lautan.

Dan melihat rapuhnya kekuatan AL dan AU kita dimana bisa
diperkirakan akan hancur dalam hitungan hari bahkan jam
saja mampukah AD kita bertahan pula.Dengan kondisi geografis
Indonesia yang terpencar-pencar mampukah militer kita bertahan
apabila jalur supply dikontrol oleh musuh.

Untuk membangun kekuatan milisi memerlukan waktu.Untuk
sekedar dasar penggunaan senapan memerlukan setidaknya
3-7 hari , sementara kemampuan militer dasar memerlukan
waktu 2-4 minggu.Apakah cukup waktu yang tersedia untuk
membentuknya.

Itulah kesalahan fatal dari konsep pertahanan kita yang menyepelekan
kekuatan laut dan udara dan terlalu mengagungkan AD padahal
kita adalah negara kepulauan.Untuk apa kita memelihara sekian
ratus ribu pasukan darat dengan mengorbankan matra laut dan
udara tapi dengan kemampuan tempur yang di bawah standar.
Bila pasukan reguler AD kita hanya memiliki kemampuan tempur
seperti sekarang untuk apa negara menghabiskan uang untuk
menggaji mereka.

Membangun kekuatan AD bisa dilakukan dengan cepat hanya
dalam hitungan hari dan minggu tapi membangun kekuatan
AU dan AL memerlukan waktu yang lama dan perancangan
yang cermat.Itulah sebabnya kenapa matra udara dan laut
harus mendapat prioritas dalam pembangunan kekuatan
pertahanan sebuah negara.

Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia kekuatan AL
dan AU yang kuat mutlak diperlukan.Seluruh invasi asing
terhadap wilayah kedaulatan Indonesia bisa dipastikan
sebagian besarnya akan melalui jalur laut dan udara.Karena
itulah konsep pertahanan kita haruslah menitikberatkan
pada kemampuan untuk menahan dan menghancurkan
atau meminimalisir kekuatan maritim dan udara lawan
sebelum mereka mencapai wilayah darat kita.

Dan kalaupun tidak mampu menang kekuatan laut dan
udara harus bisa menahan lawan selama mungkin untuk
memberi waktu bagi kekuatan darat menyusun kekuatan.
Dan invasi besar-besaran hanya mungkin dilakukan melalui
laut.Karena itulah konsep pertahanan kita haruslah mengandalkan
konsep pertahanan maritim.

Seluruh matra harus disiapkan untuk menghadapi invasi
dari laut.Pesawat-pesawat tempur yang dibeli dan akan
dibeli haruslah memiliki kemampuan untuk mengangkut
missile anti kapal.Dan konsep pertahanan darat pun harus
mengandaikan bahwa pulau-pulau kita adalah sebuah
kapal besar sehingga arsenal peralatan tempur darat harus
juga terfokus ke laut misal dengan pengadaan artileri pertahanan
pantai atau pengadaan missile anti kapal yang diangkut truck
atau helikopter yang berbasis di darat.

Dan yang terpenting adalah kekuatan reguler AD harusnya
kembali menjadi divisi-divisi tempur ditambah sejumlah resimen
tempur dengan fungsi khusus dimana masing-masingnya
mampu untuk bertempur secara mandiri di wilayahnya masing
masing sekaligus memiliki juga kemampuan mobilitas yang
tinggi apabila diperlukan untuk konflik di luar wilayahnya.

Wilayah pertahanan kita sebaiknya dibagi menjadi 3-4 kompartemen
pertahanan yang didasarkan oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia,
dimana kekuatan matra AL , AU dan AD terintegrasi menjadi satu
dalam kesatuan wilayah, jadi bukan lagi didasarkan oleh pembagian
wilayah pemerintahan sipil seperti sekarang.Dimana fokus utama
pertahanan kita diarahkan pada pengamanan dan kontrol terhadap
alur-alur laut kepulauan kita bukan lagi pada pengamanan wilayah
darat seperti yang terjadi sekarang.

Kekuatan teritorial lebih baik diberikan pada kesatuan-kesatuan
cadangan yang terdiri dari wajib militer dan pasukan suka rela
yang hanya bertugas dalam jangka pendek.Keberadaan
pasukan-pasukan cadangan ini bisa menghemat banyak biaya
untuk gaji dll sekaligus menyediakan banyak rakyat sipil terlatih
yang bisa dimobilisasi dengan cepat apabila terjadi invasi dari
negara asing.

Tapi yang penting adalah apapun konsep pertahanan yang kita pilih
dan kita buat harusnya didasarkan pada konsep pertahanan terhadap
potensi ancaman kedaulatan negara bukan lagi hanya menjadikan
militer sebagai alat kontrol kekuasaan terhadap rakyat.