Yang saya maksud dengan komunikasi keagamaan adalah semua bentuk interaksilangsung maupun tak langsung yang mengandung semua pesan dan motif agama,baik antar agama, intra agama, maupun antara kelompok atau bidang agamadengan non-agama. Pandangan yang ingin saya sampaikan dalam artikel iniadalah bahwa proses demokratisasi dan kemungkinan hasilnya serta masa depanbangsa Indonesia ini sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh komunikasikeagamaan yang. Oleh karena itu walaupun sering dianggap mutlak benar, penerapan dan pengaruh kmunikasi keagamaan dalam negara majemuk dan demokratis perlu dikritisi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religious, sehingga bukan hanyakomunikasinya dalam berbagai bidang yang dipenuhi bahasa agama, tetapi jugaisi dan pesannya banyak sekali dipengaruhi nilai dan pesan agama. Walaupunini bisa dianggap hal yang lumrah, tapi kita yang mengerti komunikasi dankehidupan di negara yang sangat sekuler, tentu tidak susah melihat bahwa iniadalah fenomena yang sangat menarik. Yang gampang saja, misalnya, sebagianbesar acara televisi kita sangat kental dengan muatan nilai, pesan, danbahasa agama dengan banyaknya acara keagamaan tetapi juga banyaknya sinetronhantu dan kuburan yang jelas-jelas berusaha merelfeksikan apa yang seringdipesankan dan diyakini dalam agama dan kepercayaan. Hukum dan hukuman Allahserta alam superstisius yang tidak nyata dalam kehidupan manusia sehari-haridibuat menjadi nyata melalui cerita mistis dalam media dan anekdot kutbahagama. Dari pelosok desa sampai, apalagi, kota, bukan hanya banyak loudspeakers khusus untuk mengumandangkan pesan agama dalam berbagai bentuk danpesan mistisnya, tetapi juga semakin populernya cerita agamawi dengan paraselebritas agamanya.

Apa yang salah dengan itu semua? Tentu tidak ada yang salah. Pesan keagamaankan sudah diyakini sebagai mampu membantu bangsa ini mendekatkan diri padaAllah dan mampu mendidik bangsa menjadi lebih bermoral, walaupun yangterakhir ini masih sering dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri bahwadominannya pesan nilai agama dengan segala bahasanya telah menjadi bagianhidup bangsa Indonesia, seolah-olah hanya merefleksikan apa yang sudah ada.Padahal yang lebih dahsyat dari itu, komunikasi keagamaan yang dominan inisangat berperan dalam membentuk peraturan, norma, ideology, dan nilaikehidupan yang sangat menentukan masa depan bangsa. Gambar dan imajinasi dibenak generasi penerus bangsa pun akan sangat dibentuk oleh pesan dankomunikasi keagamaan yang semakin dominan. Begitu dominannya sehingga banyakpolitisi dan penguasa justru memperkuat komunikasi keagamaan untuk mendapatdukungan politis dari sebagian besar rakyat yang memang sudah sangatmenerima kebenaran dan kemutlakan nilai-nilai keagamaan. Masak sih sebegitudominan dan dahsyat? Kalau toh itu benar, apa itu salah?

Jawaban pertanyaan diatas tidak bisa singkat dan dalam kolom terbatas initentu akan sederhana. Untuk itu pertama-tama kita perlu bersedia mulai duludengan menyimak fungsi epistemis dari bahasa dan komunikasi agar kita bisamelihat antara lain bahwa: tidak ada hubungan yang konstan antara bahasa danyang dibahasakan; bahasa adalah aksi yang bisa membentuk dan/ataumemodifikasi persepsi kita mengenai realita; dan komunikasi adalah prosesnegosiasi yang tidak berkeseduhan untuk menemukan apa yang dianggap sebagaipengetahuan dan kebenaran. Dengan kata lain, secara konvensional kitamembentuk pengetahuan, norma, dan kebenaran melalui komunikasi danpenggunaan bahasa kita setiap saat, langsung maupun tidak langsung, kitasadari maupun tidak. Semakin banyak kita yang menyadari proses dan dampakkomunikasi di atas, semakin banyak pula kita yang sangat peduli dan sadaruntuk mengritisi jenis, bentuk, dan cara apa, serta dengan bahasa manakomunikasi yang terjadi dilakukan secara adil dan betul-betul baik untukkehidupan dan masa depan bangsa Indonesia dengan segala masalahnya.

Seperti komunikasi di bidang lain, saya yakin komunikasi keagamaan yangsudah begitu popular di negeri kita ini, perlu dikritisi.Untuk mengkritisidominasi komunikasi keagamaan, kita perlu menyadari satu hal saja dalamtulisan ini, yaitu bahwa dalam proses komunikasi idealnya semua partisipanberhak penuh untuk mengajukan pendapatnya, untuk mendengarkan dandidengarkan, untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah dari satu hal ini sajakita mulai bisa melihat segala bentuk, cara, dan jenis komunikasi tidakmungkin seratus persen ideal and adil. Terlebih dengan melihat masyarakatmajemuk penuh konflik dalam transisi menuju bangsa demokratis ini, kita bisamemikirkan apa yang mungkin salah mengenai komunikasi dan pengaruh kesalahantersebut yang luar biasa. Kita akui atau tidak, seawam apapun, kita pastibisa merasakan bahwa sebagian besar proses komunikasi di Indonesia masihbelum ideal, bahkan dalam beberapa hal dan bidang sangat tidak ideal. Yangsangat jauh dari ideal dan tidak adanya perjuangan untuk mendekati proseskomunikasi yang ideal seperti inilah yang sebetulnya berbahaya bagi usahamenciptakan masyarakat demokratis, adil, dan sejahtera. Setelah erareformasi dan gencarnya gerakan demokratisasipun sebagian besar proseskomunikasi kita masih diwarnai oleh pihak yang dominan dan yang didominasi,pihak yang hanya mendengarkan atau yang hanya didengarkan, yang mempengaruhidan dipengaruhi, pihak yang menakutkan dan yang takut.

Walaupun pendapat di atas kedengaran Marxistic, tetapi tidak bisa dipungkiribahwa sebagian besar masyarakat kita terpaksa hanya menjadi penerimapengaruh, pendengar, dan subjek perubahan, sementara pihak-pihak tertentumenjadi agen perubahan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan keadaandemikian dan hal ini tentu ceritanya panjang. Dalam tulisan ini saya hanyaakan menyebutkan tiga hal saja yang paling kentara. Pertama: masyarakat kitamasih feodal dan sangat hirarkikal. Misalnya, gelar dan kedudukan masihsangat penting dan sangat dihormati sehingga sering mereka yang bergelar,berkemampuan berkomunikasi, berkuasa, kaya, dan/atau berpangkat tinggimempunyai dan bahkan diberi lebih banyak hak untuk didengarkan dan menjadiagen perubahan. Di negara majupun hal ini masih berlangsung, tetapi tidaksemenonjol di Indonesia. Begitu menonjolnya sehingga mereka yang hanyamenjadi penerima perubahan semakin banyak yang tak menyadari dan tidakberdaya, karena perkembangan sosial, kesempatan pendidikan, dan ekonomimasyarakat hirarkhis kita yang semakin membuat pemisahan antara yang mampudan yang tidak mampu dalam segala bidang.

Kedua, dominasi mayoritas atas minoritas yang membuat kelompok mayoritasmerasa jauh lebih berhak untuk mempengaruhi dan didengarkan dalam membentukopini publik. Hal ini terjadi bukan hanya dalam suku dan ras, tetapi jugaagama dan politik. Kelompok politik yang mayoritas tentu akan merasa lebihberhak bersuara dan menentukan norma dan aturan yang menguntungkankelompoknya; dan kelompok agama tertentu bisa merasa bahwa merekalah yangmempunyai republik ini dan kelompok minoritas hanyalah numpang. Sangat mudahdalam situasi seperti ini hak dan perlindungan terhadap kelompok minoritasminim atau bahkan tidak ada. Akhirnya kelompok minoritas di banyak tempathanya menjadi pendengar dan subjek perubahan.

Ketiga, partisipasi dalam komunikasi yang tidak seimbang sering sekalidisebabkan oleh kuasa kelompok tertentu yang ditunjukkan melalui koersi atauintimidasi. Contoh yang mudah tapi sering tidak kita camkan dampak buruknyaadalah bahwa dalam proses komunikasi pihak tertentu cenderung menjadipenerima pengaruh dan keputusan mengenai ide, norma dan kebenaran bukankarena mengerti dan setuju, tapi hanya karena takut menyuarakan pendapatnya.Banyak pihak, baik individu, kelompok, maupun media masa di Indonesia yangterpaksa menyensor pendapatnya mengenai kebenaran atau bahkan bungkam demiamannya. Kelompok yang terakhir ini sering kelompok politik atau institusitertentu yang berkuasa atau bahkan kelompok ilegal seperti preman. Tapidibawah ini yang ingin saya soroti adalah kelompok yang dianggap palingbermoral atau yang paling memperjuangkan moralitas bangsa, yaitu berbagaimacam kelompok agama dengan segala bentuk dan macam komunikasi keagamaannya.

Mari kita tes, kalau tidak percaya. Bahwa kelompok agama dengan sistemkomunikasi keagamaannya sangat feudal dan hirarkis adalah sangat benaradanya. Dari organisasi kelompoknya saja jelas banyak pemimpin agama yangfeudal bukan hanya karena banyak dari pemimpinnya tidak dipilih secarademokratis, tetapi juga mereka sering tidak bisa dipecat. Mereka seringdikultuskan sebagai wakil Tuhan yang disegani dan susah dikritik apalagidisalahkan. Tidak semua organisasi keagamaan seperti itu, tetapi kelompokkeagamaan adalah organisasi yang paling berpotensi untuk seperti itu. Bukanhanya organisasi dan pemimpinnya, tapi lihat saja sistem berkomunikasinyayang sangat feudal. Situasi komunikasi keagamaan hampir seperti diharuskanuntuk khusuk dan satu arah dengan dalil-dalil agama dan kitab suci sebagaipelegitimasi. Saya sering tercengang melihat pengikut agama yang tercengangdan cenedrung tunduk sambil kagum mendengar ocehan penceramah agama yangkedengaran sangat otoritarian, seolah-olah mereka betul-betul penyambunglidah Allah. Negara kita bisa demokratis, tetapi lembaga keagamaan dengansegala sistem komunikasi dan ritualnya tetap cenderung tidak demokratis,bahkan feodal dan ini bisa menghambat proses demokratisasi yang kitaperjuangkan.

Kita tes lagi kriteria yang kedua, yaitu intimidasi dan koersi. Kita janganhanya berpikir mengenai kelompok agama yang radikal yang sering melakukanpengrusakan dan/atau kekerasan fisik. Kalau yang ini kita bahkan sudahmenerima sebagai kenyataan di Indonesia. Kita sudah tahu dan maklum bahwakalau surat kabar berbicara miring mengenai agama tertentu pasti akan didemoatau bahkan dirusak. Agamawan mempunyai otoritas keAllahan yang intimidatifdan koersif sehingga dalam masyarakat kita, media masa, penulis, wartawandan ahli pikir harus hati-hati dalam mengeluarkan pendapatnya yang kritismengenai agama. Mana ada pemimpin politik yang berani serta merta mengkritikajaran agama walaupun tidak sesuai dengan aturan negara. Bahkan diIndonesia, pemerintah dan penegak hukumpun harus hati-hati terhadap kelompokagama yang jelas-jelas merusak, memaksa, dan menyakiti orang lain, hanyakarena kelompok tersebut membawa bendera agama dengan segala jargonkeagamaannya. Yang sering kita lupakan justru sangat seringnya kelompokagama mengintimidasi berbagai macam kelompok lain dengan cara yang sangathalus dan tidak kentara melalui komunikasi dan bahasanya. Denganmengedepankan dalil-dalil agama, kitab suci, moralitas, dan jargon kehidupanakhirat, kelompok agama mampu mempengaruhi pembentukan undang-undang negaradan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk, demokratis,modern, dan menyangkut kehidupan duniawi. Yang sering tidak kita sadariadalah, pelan-pelan tapi pasti, usaha perubahan undang-undang yang dipenuhimotif kehidupan rohani dan surgawi dan dijustifikasi dengan doktrin berdasarwahyu Allah akan semakin susah disanggah dan akan semakin mengontrolkehidupan jasmani dan duniawi, kerena sudah semakin banyak manusia Indonesiayang menerima dalil ilahi tersebut sebagai hal yang mutlak benar. Jadi,kelompok agama dengan komunikasi keagamaannya merupakan kelompok yangditakuti karena bisa intimidatif dan koersif, secara kasar maupun secarahalus.

Tes terakhir adalah banyak kelompok agama tidak punya prinsip yang tetapmengenai status mereka dalam setiap negara, walaupun dipersepsikan sebagaiseratus persen berdasarkan alkitab. Bila menjadi minoritas, asal diberi hakdan kebebasan melakukan ibadat mereka, kelompok agama tidak menuntut banyakhal. Kelompok agama minoritas di banyak negara selalu ngalah, nrimo, karenatakut dengan kelompok mayoritas. Tapi kalau dalam suatu negara merekamempunyai status sebagai mayoritas, tuntutan mereka luar biasa, tidak kalahluar biasanya dengan kelompok politik sosial. Kelompok agama yang menjadimayoritas tidak segan-segan membatasi hak kelompok minoritas lain ataumemaksa kelompok minoritas mengikuti kemauan mereka. Ini hanya dalam ruangsosial politik. Dalam ruang dan proses komunikasi yang sering tidakmenyolok, sebenarnya domininasi kelompok agama mayoritas dan pengaruhwacananya dalam menentukan masa depan bangsa itu sangat besar. Posisikelompok mayoritas agama jauh lebih kuat dari pada posisi kelompoknon-agama, karena sekali lagi mereka memiliki dalil-dalil ilahi yang seringtidak boleh dikritisi atau dinegosiasikan secara demokratis.

Kalau bangsa dan rakyat Indonesia betul-betul yakin bahwa hanya masyarakatdemokratis yang menjunjung HAM yang benar-benar akan mengarahkan bangsaIndonesia mencapai cita-cita masyarakat damai, adil, makmur dan sejahtera,maka tidak bisa dielakkan lagi bahwa merebaknya dan semakin dominannyakomunikasi keagamaan di Indonesia adalah tantangan besar yang perludipikirkan, dikritisi, dan dicarikan solusi. Pertama, yang menjadikanpengaruh wacananya besar luar biasa adalah komunikasi keagamaan yang sangatpolitis ini jarang dikategorikan sebagai komunikasi sosial politis yangduniawi, tapi sering sebagai komunikasi politis rohaniah, surgawi, danilahi. Seolah-olah mereka tidak punya motif duniawi, padahal kuasa duniawiadalah motif utama mereka. Menempatkan kelompok agama sebagai kelompokistimewa justru memberi peluang, pengaruh, dan dominasi proses komunikasiyang tidak partisipatif dan tidak seimbang yang merupakan usaha mencapaikuasa. Seharusnya mereka disamakan saja dengan kelompok politik sosial yangpunya motive kuasa duniawi. Semakin dikategorikan sebagai kelompoknon-politis yang surgawi, sebenarnya kelompok agamawi semakin mempunyaipengaruh kuat yang semakin sulit dibatasi. Oleh karena itu barangkali memangpengajur pemisahan antara agama dan negara serta reinterpretasi kitab sucipunya alasan penting.

	 Kelompok agama dengan aturan dan dalil sucinya seharusnya bisadikompromikan dan tidak memaksakan diri menjadi bagian utama proses prosesperubahan yang tidak mencerminkan demokratisasi. Demokrasi merupakan prosesnegosiasi dimana setiap participan boleh mempunyai keyakinan akan kebenarantetapi tidak boleh memaksakannya pada pihak lain dan kalau pihak lain punyaargumen yang lebih rasional dan masuk akal, partisipan sering harus bersediamenerima kekalahan. Ketakutan untuk mengritisi dalil-dalil ilahi yang sudahterlanjur dianggap absolut benar dan diterapkan dalam perpolitikan diIndonesia akan menghambat demokratisasi. Oleh karena itu solusi pertama,dalam masyarakat yang didominasi komunikasi keagamaan adalah, bersediadikritik, dirubah idenya, disesuaikan, atau bahkan kalau perlu ide yangtidak cocok dibuang sama sekali walaupun itu adalah dalil agama.

Kedua, untuk tujuan ini barangkali pertama-tama yang perlu kita ajukanadalah mengurangi usaha keras penerapan nilai-nilai agama yang dianggapmutlak yang tidak bisa dikompromikan dengan kemajuan jaman. Masyarakatagamawan sendiri banyak yang sudah setuju dengan ide ini; walaupun semakindominannya komunikasi keagamaan semakin banyak pula yang mendukung usahapenerapan hukum ilahi dan surgawi untuk urusan duniawi di negara ini. Yangperlu dikembangkan dalam komunikasi keagamaan adalah diperbolehkannya ataubahkan dianjurkannya perbedaan pendapat yang sehat dalam komunikasiberagama. Setiap agama ada unsur radikal, konservatif, moderat dan liberal,semua kelompok ini perlu diperbolehkan untuk mengembangakn wacana merekadalam proses komunikasi keagamaan. Usaha saling menyalahkan, memojokkan danbahkan menghilangkan kelompok yang berbeda berdasarkan kebenaran yang merekaanggap paling benar, sama dengan mendorong dominasi wacana komunikasikeagamaan yang hanya menekankan satu cara interpretasi kebenaran yangmutlak.
Ketiga, kelompok agama harus menghilangkan sistem komunikasi feudal danhirarkikal, dengan mengembangkan kelembagaan yang lebih demokratis dan caraberkomunikasi yang lebih partisipatif multi arah. Ini juga termasukpemilihan pemimpin yang demokratis dan menghilangkan pengkultusan pemimpintertentu sebagai yang paling tahu, serta mendorong pengungakapan ide daribawah.Ini juga termasuk memberi kebebasan para agamawan untuk mengajukan pendapatdan interpretasi mengenai nilai-nilai keagamaan serta aplikasinya dalamkehidupan duniawi serta sistem komunikasi dan bahasanya. Kalau memang tujuankita adalah menciptakan masyarakat demokratis, dan ternyata undang-undangkita tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, maka bisa kita buat amandemen.Demikian juga kalau peraturan pemerintah tidak sesuai dengan HAM, bisa kitaganti. Namun, bagaimana kalau ayat dan kitab suci tidak sesuai dengandemokrasi dan HAM? Apakah kitab suci yang kita kalahkan atau nilaiuniversalnya yang kita kalahkan. Mampukan dan diperbolehkankahreinterpretasi alkitab yang luas agar bisa menampung nilai universal demimendukung tercapainya masyarakat demokratis. Kalau toh bisa maka akan adanegosiasi wacana nilai agama dan universal yang bisa damai lancar atausangat a lot. Tapi agama tetap saja merupakan dasar iman dan dasar kebenaranmutlak yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Yang lebih menakutkandalam perkembangan bangsa Indonesia ke depan adalah, kalau komunikasi agamasemakin punya tempat begitu luas dan dalam dengan klaim kebenaran mutlaknyadalam menentukan proses demokratisasi. Mampukah dan beranikah kita pengikutagama yang tunduk pada kesucian kitab mendahulukan demokrasi dan HAM denganmereinterpretasikan daripada hanya percaya tanpa kritis akan ayat-ayat kitabsuci?