Banjir jenis baru muncul di Indonesia yaitu BANJIR LUMPUR PERUT BUMI, semestinya kalau aparat pemerintah tegas dan bertanggung jawab,kejadian tersebut tidak bakal terjadi,karena mengalirnya lumpur tidak seperti air bah,tetapi relatip mengalir sedikit demi sedikit yang semestinya mampu diatasi sebelum terlanjur luber ke-mana-mana.


Akibat sub kontraktor pengeborannya[P.T Lapindo Brantas] tidak bertanggung
jawab dan aparat terkait juga bermental KACUNG,maka banjir lumpur tersebut bisa
terjadi.

Sebelumnya mereka berusaha mengambing hitamkan alam,kejadian tersebut
"diarahkan"sebagai dampak gempa bumi Yogyakarta agar dianggap sebagai
musibah/bencana alam,padahal hal tersebut terjadi karena keteledoran mereka.

Pemerintah juga"MENGANGGAP"banjir"buatan" tersebut sebagai musibah,pemerintah
berusaha melindungi MIGAS sebagai institusi yang punya gawe pengeboran tersebut;
seandainya yang melakukan kerusakan tersebut adalah petani kecil dapat
dipastikan pemerintah akan menganggap hal tersebut adalah KEJAHATAN karena
melanggar perda dan undang2.
Politik diskriminasi memang sudah merupakan prilaku"lumrah"di Indonesia,
gerombolan kriminal semacam FPI bila melakukan perampokan dan perusakan
didefinisikan sebagai AMUK masa,sebaliknya bila sekelompok rakyat miskin
melakukan hal yang sama divonis sebagai melakukan kejahatan,jadi munculnya
ormas2 kriminil berkedok agama maupun suku di Indonesia tidak terlepas dari DOSA
penguasa.

Mendesak untuk meredifinisi istilah MUSIBAH dalam suatu kegiatan yang sudah
biasa dilakukan berulang2 didunia contohnya pengeboran minyak bumi.
Kebocoran gas seperti yang terjadi di Sidoarjo adalah kejadian"biasa"dalam
kegiatan pengeboran minyak;yang membedakan adalah LOKASI kejadian[lokasi
terpencil atau tempat yang padat penduduknya] dan kwalitas kemampuan kontraktor
mengatasi.
Seandainya pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan
rakyat mestinya sudah mengantisipasi bahwa kebocoran mungkin saja terjadi
sebelum memutuskan mengebor minyak/gas bumi di Sidoarjo, tentunya akan melakukan
persiapan yang matang seperti misalnya MEMBEBASKAN lahan radius 10 Kilometer
dari pusat pengeboran,melakukan langkah2 persiapan seperti pembuatan dam2
penahan tanah yang cukup kuat dsb.

Seharusnya pemerintah juga mengantisipasi dampak pasca banjir lumpur ,secara
logika strukture tanah pasti berubah bila jutaan metrix mineral yang terkandung
diperut bumi meyembur keluar, normalnya akan terjadi penurunan lapisan muka
tanah yang salah satunya berakibat terjadinya retakan2 pada bangunan diatasnya.
Lumpur yang menyembur saat ini meskipun dikatakan oleh pemerintah "TIDAK
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN"manusia[ oleh pakar independen dikatakan BERBAHAYA karena
mengandung fenol],tetapi setelah mengering mungkin akan menimbulkan"musibah"
lain,bisa dibayangkan bila jutaan m3 abu berterbangan diudara.
"Dilupakannya"dampak negatip yang mungkin timbul ,diperparah lagi dengan
adanya indikasi pemerintah tega melakukan KEBOHONGAN PUBLIK sekedar untuk
"menenangkan" rakyat merupakan suatu bukti bahwa sesungguhnya pemerintah TIDAK
PERNAH memikirkan keselamatan rakyat.

Yang"menarik"adalah kenekadan rakyat setempat yang wilayah dan rumahnya
terendam lumpur panas tersebut,mereka beramai2 memaksa operator alat berat
[didepan perwira polisi]agar tanggul yang dibuat jasa marga[pemerintah]untuk
melindungi jalan tol di bongkar,akibatnya jalur tol tersebut lumpuh dan
perkampungan diseberang tol ikut kebanjiran lumpur.
Aksi tersebut menggambarkan secara simbolik PERASAAN seluruh rakyat Indonesia
pada pemerintah sekarang,rakyat sudah MARAH,TIDAK PERCAYA dan siap MENENTANG
tindakan pemerintah yang bisa diartikan bukan sekedar telah terjadi KRISIS
KEPERCAYAAN rakyat pada pemerintah saja,tetapi sudah pada tarap MUAK!.

Banjir lumpur tersebut baru menggenangi permukiman penduduk setelah beberapa
hari terjadi kebocoran pipa,tetapi rakyat sekitarnya tidak pernah diberi
peringatan dan dievakuasi ketempat aman lebih dini,dari kejadian tersebut
menambah bukti bahwa kontraktor dan pemerintah TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB
MORAL.
Seandainya pemerintah/kontraktor bertanggung jawab,tentunya sebelum melakukan
pengeboran sudah menyiapkan strategi/sistem penangulangan bila terjadi kebocoran
pipa/kecelakaan kerja sehingga rakyat tidak menjadi sengsara seperti saat ini.
Padahal pemerintah mempunyai lembaga yang namanya BAPEDAL [badan pengendali
dampak lingkungan]yang memberikan sertifikat lulus AMDAL[analisa dampak
lingkungan] bagi semua kegiatan yang akan dilakukan pihak manapun di
Indonesia,wajarnya bapedal telah mempunyai langkah2 antisipasi bila terjadi
penyimpangan maupun kecelakaan yang mungkin timbul.
Pertanyaan sederhana yang muncul adalah:apa manfaat BAPEDAL tersebut,dan
sanksi apa yang akan mereka pikul?.

Semoga"musibah" yang dialami masyarakat Sidoarjo mampu menyentuh nurani SBY,
sehingga muncul kepekaannya dan membuang POLITIK PURA2 yang selama ini
dilakukannya ketika rakyat tertimpa musibah bencana alam.
Selama ini seolah2 SBY sangat prihatin atas kesengsaraan yang diderita rakyat
yang tertimpa musibah,ceremonialnya begitu heboh,sampai2 mau memindahkan
kegiatannya ke Jogyakarta untuk memimpin sendiri team penanggulangan pasca gempa
Yogyakarta!.
Tetapi kenyataannya sampai saat ini korban gempa bumi yogyakarta masih
terlunta2,bahkan disunat sumbangan yang telah dijanjikan pemerintah,mudah2an SBY
berani bersikap tegas menindak aparatnya yang melakukan kebiadaban tersebut agar
timbul kepercayaan rakyat kembali.
Sayangnya saat inipun SBY DIAM SAJA melihat rakyat Sidoarjo di
uyo2;rumah,sawah dan harta bendanya dikirimi banjiri lumpur,tetapi hanya
diungsikan keemperan pasar Porong saja,diperlakukan seperti barang dagangan yang
tidak laku dijual.
Seandainya SBY benar2 perduli pada nasib rakyat kecil,minimum dia akan
memerintahkan agar rakyat yang wilayahnya dibanjiri lumpur,harus ditampung di
losmen2 atau gedung2 milik pemerintah sehingga lebih manusiawi.

Pelajaran/hikmah yang masing2 kita petik adalah MASIH SANGAT BANYAK YANG HARUS
DIBENAHI DI INDONESIA,TERUTAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN.

nuwun sewu.

singo.






_________________