(dimuat di Playboy Indonesia April 2006 hal. 43.) Sejak pertama kalinya menyembur dari bumi di daerah Pangkalan Brandan Sumatera, yang pengolahannya diserahkan Sultan Langkat kepada Aeliko J. Zijklker di tahun 1883, minyak tidak pernah berhenti membawa masalah bagi negeri bernama Indonesia. Usai berpindah tangan dari Belanda kepada Jepang dan selanjutnya dikuasai oleh Indonesia, komoditi yang satu ini selalu terkait erat dengan perguliran kekuasaan.

Status darurat militer tahun 1957 saat kegagalan administrasi dalam negeri,
mendorong AH Nasution yang saat itu menjabat sebagai KSAD untuk menunjuk
Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk mengambil alih administrasi
perusahaan-perusahaan minyak yang sebelumnya dipegang oleh Belanda. Lewat
penunjukan tersebut berdirilah PT. Permina, yang menjadi cikal bakal
berdirinya Pertamina.

Perusahaan inilah yang lalu meletuskan gegeran kelas dunia, saat nyaris
menyeret Indonesia dalam kebangkrutan. Wartawan kawakan, Mochtar Lubis
menyebut angka US$ 2,3 Milyar di tahun 1968, sementara George Junus
Aditjondro menyebut angka yang lebih fantastis, yaitu US$ 10,5 Milyar
sebelum Ibnu Sutowo dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pertamina.

Era pasca Ibnu Sutowo tidak langsung mendorong perusahaan tersebut menjadi
teladan pengelolaan kekayaan negara. Pertamina yang "dikunci" tangannya
setelah kasus Ibnu Sutowo  harus menyerahkan seluruh pendapatannya langsung
ke Departemen Keuangan di Lapangan Banteng. Namun begitu, berbagai praktek
kotor tidak juga mereda. Praktek mark up, proyek pengadaan, proyek impor
maupun ekspor, hingga ke pemenuhan kebutuhan valas  menjadi ladang jarahan
baru.

Subsidi BBM yang semula ditujukan sebagai kendali sosial politik, sekaligus
pendorong daya saing ekspor menghadapi negara pesaing di Asia, ternyata
tetap tidak membuahkan hasil. Seribu Trilyun Rupiah yang telah dihabiskan
untuk membiayai subsidi BBM, tidak menghentikan para investor asing untuk
memindahkan pabrik-pabrik mereka ke negara lain, seperti Vietnam dan
Thailand yang bisa dibilang tak punya sumber minyak yang cukup berarti.
Penyelundupan minyak pun merajalela lewat berbagai cara  mulai dari
menggunakan kapal penangkap ikan yang ternyata jualan solar di tengah laut,
sampai dengan penggunaan kapal tanker berukuran kecil serta penggangsiran
pipa minyak bawah laut.

Apa yang terjadi sebenarnya bukan semata-mata fenomena khas Indonesia.
Hampir seluruh anggota OPEC mengalami masalah soal minyak. Venezuela dan
Nigeria adalah dua negara penghasil minyak yang sekarang ini justru lebih
miskin ketimbang posisi mereka di tahun 1960-an. Iran dan Irak berperang
selama hampir satu dekade hanya karena akses minyak. Berkembangnya
radikalisme di Arab Saudi kerap diindikasikan sebagai ekses dari
jomplangnya pembagian rejeki minyak antara kaum aristokrat Arab Saudi dan
rakyat kecil-menengah.

Tidak heran bila di tahun 1975 menteri perminyakan Venezuela yang juga
salah satu pendiri OPEC, yaitu Pablo Perez Alfonso  menyebut minyak sebagai
"devil's excrement" alias kotorannya iblis. Minyak hanya membawa masalah
berupa  ketergantungan yang luar biasa. Hingga saat ini, satu-satunya
negara anggota OPEC yang sanggup memiliki komponen non-migas sebagai
komposisi terbesar dari penerimaan adalah Indonesia. Anda bisa bayangkan
ruwetnya masalah minyak bila Indonesia adalah teladan dalam soal ekspor
bagi negara-negara OPEC.

Perbandingan posisi cadangan minyak terbuktikan (proven reserves) Indonesia
saat ini yang 4,7 Milyar barrel dengan konsumsi harian rata-rata 1,2 Juta
barrel, menjadi indikasi kasar bahwa kita akan segera kehabisan minyak
dalam 10 hingga 12 tahun mendatang. Hal ini memang bisa dipandang sebagai
akan akhir peran minyak dari pergulatan politik dan kekuasaan di
Indonesia  suatu langkah awal yang bagus, namun mungkin akan sangat mahal
ongkosnya baik secara sosial-ekonomi maupun politik.

Akankah habisnya cadangan minyak kita menjadi akhir ekonomi Indonesia?
Semoga saja tidak. Persediaan minyak yang menipis bersama dengan akan tetap
tingginya harga minyak, memaksa kita untuk mengalihkan kebijakan energi
untuk menjauh dari sumber-sumber minyak dengan peralihan sementara melalui
pemanfaatan gas dan batu bara sebelum menuju sumber energi alternatif.
Pengembangan bio-diesel dan Ethanol melalui pemanfaatan hasil agrikultur
dibantu dengan bioteknologi mungkin bisa menjadi awal yang bagus. Brazil
dan Amerika Serikat telah memulai langkah ini lewat pemanfaatan ampas tebu
serta bonggol jagung, sementara negara-negara Eropa memanfaatkan minyak
lewat pemanfaatan tumbuhan canola, rapeseed, dan kacang. Sebagai produsen
kelapa sawit terbesar nomer dua di dunia, ditambah luasnya potensi
penanaman tebu serta tumbuhan jarak  maka Indonesia memiliki skala ekonomi
yang diperlukan bagi pengembangan bahan bakar alternatif. Bila kelayakan
studi atas pemanfaatan ganggang laut (algae) sebagai sumber energi biomass
maka membentangnya laut tropis Indonesia menjadi modal yang teramat penting
dan strategis.

Tentu saja minyak hanya sebagian dari masalah energi Indonesia. Mahalnya
energi listrik di Indonesia akibat terlalu tergantungnya PLN pada generator
diesel sebagai warisan era subsidi BBM  tentu memerlukan penanganan
tersendiri. Bila negara tandus seperti Eslandia mampu memanfaatkan sumber
panas bumi (geothermal) hingga mencukupi 17% dari sumber listriknya  maka
terasa sangat janggal bila Indonesia sebagai negeri sumber geothermal nomer
wahid di dunia masih juga tergantung pada minyak sebagai sumber listrik.
Memang pemanfaatan ini memerlukan prasyarat kelayakan ekonomi berupa
rendahnya suku bunga serta inflasi, sesuatu yang secara bertahap baru
dinikmati Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Di luar itu, tentu masih
terbuka sumber energi alternatif seperti tenaga air, tenaga pasang surut,
ataupun panas samudera (OTEC).

Melihat suramnya masa depan Indonesia bersama minyak, maka sebaiknya kita
menghentikan mimpi politik semisal soal minyak bersubsidi. Minyak memang
langka dan patut mahal semata-mata karena dunia mengkonsumsi 2 barrel
minyak untuk setiap 1 barrrel yang ditemukan. Minyak mahal itu
bagus  supaya Indonesia sebagai negeri berkelimpahan energi, tidak lagi
tergantung pada "kotoran iblis" yang sarat dengan intrik politik serta
kekuasaan.

(poltak hotradero)