Bicara soal korupsi, yg sering disebut oleh media dan diskusi milis biasanya contoh RRC dan Singapore. "Sediakan 100 peti mati utk koruptor, 99 peti utk yg lain, 1 peti utk saya sendiri kalau terbukti korupsi," kata-kata Deng Ziao Ping ini sering disitir media Indonesia. Mengesankan, dan begitulah mimpi kita semua. Senang sudah menyitir, tapi mana ada satu koruptor Indonesia yg sudah dieksekusi mati? Kalau gembong narkoba, bandit2 lain sudah banyak yg dikirim ke alam baka, tapi koruptor? Tak satupun, tak satupun yg sudah diekskusi mati.

Filipina punya cara lain. Walaupun tidak drastis bisa memberantas itu korupsi, namun dengan meyakinkan rating atau kelasnya naik jauh diatas Indonesia. Padahal 5 tahunan lalu urutannya satu level saja diatas Indonesia. Lalu apa dan bagaimana rahasianya?

Ketika baru menjabat Presiden Arroyo melakukan gebrakan mengejutkan. Dia bentuk Life Style Check team, mengeffektifkan KPK model Filipina (PCAGC=Philippine Court for Anti Graft and Corruption) dan mengundang Tony Kwok dari Hongkong, ahli pemberantasan korupsi yg punya pengalaman puluhan tahun. Presiden Arroyo yg doktor ekonomi lulusan university of Arkansas dan pernah sekelas dgn mantan presiden Bill Clinton ini tidak malu-malu mengundang ahli pemberantasan korupsi dari negara lain. Tony Kwok diberi tugas penuh utk membimbing dan mengarahkan seluruh gerakan anti korupsi bekerja sama dengan Team Filipina. Berkat gebrakan-gebrakan Tony Kwok ini bahkan suami Arroyo sendiri, si Miguel Arroyo yg sosoknya spt Taufik Kemas suami Mega itu kena embat juga. Berbulan-bulan menjadi sorotan rakyat Filipina, nyaris dibawa ke pengadilan. Tapi yah spt Indonesia, dengan sedikit permainan politik akhirnya lolos juga. Bagusnya, paling kurang sudah ditunjukkan bhw orang terdekat dari penguasa tertinggipun tidak bisa nyolong seenaknya.

Life Style Check team bekerja. Ada cukup banyak pegawai pemerintah yang setelah dimonitor kekayaan, rumah, gaya hidupnya, jelas hidup melebihi gaya hidup sesuai gaji dan penghasilannya. Mereka semua dikirim ke penjara. Namun dlm perjalanan waktu Transparansi Internasional menilai cara monitor ini tidak effektif. Biasa spt di Indonesia, lalu terjadi kolusi dan tebang pilih saja. Koruptor2 yg licin bagai belut punya seribu satu cara utk mempengaruhi Life Style Check team utk ditebang paling akhir, yang akhirnya tentu tidak pernah tersentuh.

Tony Kwok dan Filipin Team juga menyelenggarakan berbagai seminar diseluruh negeri utk para pejabat pemerintah, petinggi militer, polisi sampai ke kecamatan-kecamatan. Ditunjukkan bagaimana aturan baru itu berlaku, bagaimana tipu2 koruptor dari para pejabat dan bagaimana mereka bisa diseret tanpa ampun ke pengadilan.

Seperti kita ketahui, pendekatan top down saja dlm membentuk pemerintahan yg bersih dan baik (Clean and Good Government), tidak pernah effektif berhasil. Pendekatan top down ada gunanya. Sering disebut institutional and regulational approach, pendekatan melalui pembenahan institusi dan penyempurnaan regulasi. Bagus, cukup membantu, tapi tidak akan memuaskan tuntas tas tas.

Menyadari hal itu muncullah Mar Roxas senator yg mengusulkan dan sukses membuat Undang Undang Perlindungan Saksi dan Akses Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi (UU PeliSakPor dan UU AMaDaMi).

Gebrakan Mar Roxas dlm mensukseskan UU PeliSakPor dan UU AMaDaMi juga tak kalah mengejutkannya. Misalnya pelapor (whistle blower) yg bisa mengungkap korupsi presiden dan kantor presiden akan diberi hadiah Rp 1.764.705.882 (hampir 2 milyard rupiah) = 10 juta pesos, di tingkat wakil presiden dan kantornya pelapor korupsi akan mendapat hadiah Rp 1.235.294.114 = 7 juta pesos, di kementrian2 lain dan tingkatan gubernur pelapor akan mendapat hadiah 1.058.823.529 = 6 juta pesos, lalu ditingkat yg lebih rendah y.i. walikota, polda, pangdam, kelurahan, kecamatan, hadiahnya bagi pelapor berkisar dari 17 juta rupiah (100 ribu pesos) sampai 882 juta rupiah ( 5 juta pesos) Sebagai pegangan umum, sang pelapor akan mendapatkan 10 % dari jumlah uang yg bisa ditarik kembali dan masuk ke kas negara. Sementara kasus masih berlangsung kalau trendnya kasus itu bukan laporan palsu, si pelapor langsung jebret mendapat seperempat jumlah dari keseluruhan uang yg akan didapat yg berjumlah 10% itu.

Saksi-saksi kelas kakap biasanya dihadirkan di muka para senator (DPR pusat) dan berjam-jam ditanya ttg seluk beluk korupsi yg diketahuinya. Tanya jawab ini biasanya disiarkan lewat TiVi program ke seluruh negeri. Effeknya mengesankan. Sistem yg menakutkan namun menguntungkan para koruptor besar, berhasil didobrak kalahkan. Setelah mereka melapor, si pelapor ini melalui UU Peli SakPor (Perlindungan Saksi dan Pelapor), akan dipindahkan ke perumahan di markas pusat kepolisian (Camp Crame). Seluruh keluarganya dipindahkan kesitu, diberi identitas/nama baru kalau perlu, dan kalau perlu dipindahkan ke luar negeri atau keluar daerah dengan identitas baru, training memakai identitas baru itu dan pekerjaan yg sudah tersedia di tempat baru.

Dengan gebrakan Mar Roxas ini, rakyat yg akan melapor tidak hanya dimotivasi oleh nasionalisme sempit atau motivasi moral abstrak, namun incentives konkrit yg dibutuhkan krn dgn melapor bisa lalu kehilangan pekerjaan oleh proses pemeriksaan dan pengadilan yg memakan waktu, tenaga dan uang; meninggalkan kantor dan rumah. Bukan hanya itu saja. UU AMaDaMi Filipina bahkan memungkinkan rakyat melaporkan korupsi dimanapun diseluruh pelosok Filipina melalui sms, text message, lewat HP atau CP (Cell Phone) istilahnya di Filipina.

Hasilnya, lha namanya korupsi yg sudah membudaya spt di Indonesia ya tentu masih saja ada, tapi dalam waktu singkat menurut index Transparency International, rangking Filipina sudah melejit diatas Indonesia.

Orang-orang Filipina pinter mencari uang dari luar negeri. Bukan hanya utk urusan memberantas korupsi, tapi lewat apa saja misalnya lewat lembaga-lembaga PBB, Lembaga Internasional pemberdayaan rakyat, pendidikan, ADB, tak segan2 mereka menggelontorkan dananya selain lewat pemerintah juga lewat LSM yang jumlahnya tak kurang dari 26.000 di seluruh negeri. Belum lagi perusahaan seperti Dell dan call2 centers, yang bisa mempekerjakan ribuan orang muda hanya lewat bisnis abab (suara) dan informasi. Kelebihan ini ditunjang oleh kemampuan menterjemahkan proyek dalam bahasa Inggris dan terjunnya para intelektual (PhD, Masters) langsung ke rakyat kecil dan ke pelosok-pelosok desa. Kecuali itu spt nasehat Shinjai (socineer) orang-orang Filipin ini pinter pakai filsafat Let It Go. Akibatnya para dutabesar berbagai negara sering diajak pesta-pesta pejabat dan selebriti. Diajak terjun langsung relaks ke desa-desa, tampil di foto-foto surat kabar bersama para pejabat daerah. Tentu para duta besar juga senang karena bisa utk mejeng setor hasil kerja ke pemerintah masing-masing lewat foto2 dokumentasi surat kabar dan laporan2. Dana mengalir dari negara kaya, duta besar senang, pejabat dan rakyat Filipin senang.

Kembali ke cari dana utk memberantas korupsi. Caranya sederhana. Para ahli mulai membuat proposal dengan tema "Proyek Pemberantasan Korupsi utk menurunkan dan mengatasi Kemiskinan" (Anti Corruption Project for Poverty Reduction). Setelah proposal dibuat meyakinkan dan rapi, tak kurang dari 383,5 juta pesos = Rp 67.676.470.590 atau 67,6 milyard rupiah didapat secara gratis dari pemerintah Komuniti Eropa (EU) utk pemberantasan korupsi dalam waktu 3 tahun.

Memang Filipin bukan negara ideal utk belajar memberantas korupsi. Namun lumayan kan, daripada aksi2an mau meniru Singapore atau RRC, tapi nggak pernah kesampaian. Padahal fatwapun sudah dikeluarkan. Eeeh malah fatwa-fatwa sejenis itu yg membuat gerombolan robot menyerbu dan memporak porandakan rakyat kecil baik-baik spt kelompok Akhmadiyah yg cinta damai, Lia Eden dan orang-orang kristen. Mana ada gerombolan preman itu menyerbu rumah para koruptor. Boro-boro rumah koruptor bahkan kalaupun yg jelas-jelas korupsi itu ulama sekalipun atau naik haji berkali-kali, sialnya malah rumah Inul yg mencari sesuap nasi dgn halal dan kerja keras yg diserbu. Ah, pemimpin-pemimpin Indonesia juga rakyatnya yang cuma suka omong besar… Kalau sudah omong sepertinya masalah sudah

selesai. Hayo semangat lagi berantas korupsi.
Desak DPR sontoloyo mengesahkan UU PeliSakPor dan AMaDaMi.

*** teewoel
04/30/2006