Beberapa terakhir ini kita kembali disuguhkan berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi buruh di beberapa propinsi yang menentang rencana pemerintah melakukan revisi terhadap UU tenaga kerja. Hari demi hari telah berlalu, kita bisa melihat bahwa semangat para buruh tidak juga melemah. Mereka bertahan dengan aksi mereka karena mereka percaya sedang memperjuangkan masa depan mereka. Revisi yang dilakukan oleh pemerintah, menurut argumen mereka, merupakan sebuah usaha untuk memperlemah posisi buruh di hadapan pihak pengusaha. Posisi yang lemah ini disinyalir akan membuat para buruh kehilangan hak-haknya, yang menurut hemat mereka, merupakan sesuatu yang harus dipertahankan.


Setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi dan beberapa upaya yang
dilakukan oleh perwakilan para buruh untuk menemui pihak-pihak yang memiliki
kekuasaan dalam revisi ini, kekecewaan para buruh akhirnya memuncak, dan seperti
yang selalu terjadi di masa lalu, para buruh jatuh pada godaan aksi anarkis.
Sungguh ironis bahwa mereka justru melakukan aksi pelanggaran hukum di depan
mata publik untuk memperjuangkan aksi mereka.

Aksi perusakan dan penghalangan aktivitas umum yang dilakukan oleh beberapa
oknum demonstran kemarin telah dapat disaksikan oleh publik melalui beberapa
media. Tidak saja publik Indonesia yang menyaksikan, publik internasional pun
asalkan mereka memiliki akses media dapat mengetahui dengan jelas tingkat
kebrutalan aksi anarkis tersebut.

Apapun argumen yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, tidak bisa dipungkiri
bahwa aksi anarkis kemarin merupakan pelanggaran hukum dan harus ditindak dengan
seadil-adilnya. Pengrusakan fasilitas umum dan upaya memblokir lalu lintas yang
merupakan ruang publik tidak boleh dilakukan oleh satupun komponen masyarakat di
negara ini, untuk alasan apapun. Sebagai bagian dari proses pembelajaran
terhadap masyarakt kita, aparat keamanan harus siap mental untuk melakukan
penangkapan dan proses peradilan yang seadil-adilnya terhadap setiap pelaku,
pengusung ide, maupun provokator yang membuat aksi anarkis terjadi. Tidak ada
satupun yang boleh lolos. Dengan demikian, kita membuat sebuah pesan yang jelas
bagi seluruh komponen warga negara, dan juga generasi muda kita (termasuk
anak-anak yang sedang berada di bangku sekolah): tidak ada satupun alasan yang
legal untuk melakukan tindakan anarkis.

Dalam sebuah negara demokrasi, memang dimungkinkan bagi warga negara untuk
memiliki perbedaan pendapat dengan pihak pemerintah. Bukan itu saja,
dimungkinkan juga bagi warga negara untuk menyampaikan perbedaan pendapat
tersebut melalui aksi demokrasi. Namun, batasan yang terpampang jelas dalam
demokrasi adalah: penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hukum dalam
pengertian merugikan kepentingan umum. Ketika oknum demonstran tersebut
melakukan pengrusakan, mereka bermaksud untuk ”menyakiti” pemerintah, namun
intelektualitas mereka tidak mendeteksi bahwa justru tindakan mereka mengganggu
hak dari warga negara lain untuk menikmati fasilitas umum tersebut. Dalam sebuah
negara demokratis dan memiliki supremasi hukum, tindakan ini harus mendapat
ganjaran yang seadil-adilnya.

Di sisi lain, aksi anarkis kemarin juga bisa dibaca sebagai belum sinergisnya
upaya komunikasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan secara langsung
terhadap UU ini. Pihak pemerintah sebagai inisiatior, pihak pengusaha dan pihak
buruh harus duduk di satu meja untuk melakukan komunikasi intensif, melakukan
negosiasi dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Pihak buruh
dan pihak pengusaha harus menyadari bahwa mereka tidak sedang bersaing untuk
mendapatkan. Menekan pihak pengusaha dengan sebesar-besarnya tidak akan membawa
keuntungan kepada buruh dalam jangka panjang. Memperlemah buruh dengan
sedalam-dalamnya juga tidak akan membawa keuntungan kepada pihak pengusaha
dalam jangka panjang.

Negara ini membutuhkan UU tenaga kerja yang sedemikian rupa sehingga pihak
pengusaha tidak merasa terbebani oleh buruh-nya, dan juga pihak buruh tidak
merasa sedemikian lemah dalam merajut masa depannya. UU tenaga kerja yang
merugikan pengusaha tidak akan membuat Indonesia kompetitif dalam sebagai surga
investasi di masa depan. UU tenaga kerja yang merugikan buruh juga tidak akan
membuat Indonesia menjadi negara yang stabil. Untuk mencapai UU tenaga kerja
yang ideal merupakan tugas yang sulit. Tiap-tiap pihak harus rela untuk
”kehilangan sesuatu” dalam proses negosiasi. Yang penting adalah bagaimana pihak
yang ”kehilangan” tersebut tidak merasa kalah dan menyadarkan pihak pengusaha
dan pihak buruh bahwa mereka tidak sedang bersaing. Inilah sebuah peran yang
harus dimainkan secara cantik oleh pemerintah.