Dengan disetujuinya visa tinggal sementara utk 42 orang Papua di Australia masalah Papua bisa jadi semakin ruwet. Apalagi ditambah dengan soal kartun SBYsbg anjing yg sedang mem-"fuck" orang Papua. Emosi marah yg menggelegak bisamembuat orang lupa pada akar masalah sebenarnya. 

Masalah bisa bergeser dari yang inti ke yang bukan masalah pokok. Dari masalah rakyat Papua sendiri bergeser ke anti Australia. Semangat nasionalisme buta bisa menggoda ke kebanggaanprimordial masa lalu. Jangan-jangan memang "pergeseran" ini yang diharapkanoleh kedua belah pihak. Baik itu pihak para pemimpin bangsa Indonesia yg takut Papua merdeka maupun para pemimpin Australia yg bisa kehilangan keutungan lewatekspansi perusahaan2 multinasionalnya. Rakyat Indonesia dijerumuskan utk tidakmemecahkan masalah utama y.i. kesejahteraan dan kedamaian rakyat Papua sendiri.Mari kita lihat soal-soal Papua ini dari kacamata lain.

Kontroversi kartun.

Reaksi-reaksi resmi dari SBY, departemen Luar Negeri, dan beberapa tokoh bangsaini bisa dibilang agak berat sebelah, walau tentu maksudnya baik. Lihat saja,
yang mereka kritik pada umumnya kartun buatan Australia, yg dianggap bermutu
rendah, bisa menyebabkan terjadinya perang, harus hati2 menyikapi dan
seterusnya. Padahal pihak Australia kan hanya berpegang pada prinsip "ada aksi
ada reaksi." Yang memulai lebih dulu adalah media "Rakyat Merdeka." Semua
prinsip yg dipakai di kartun Australia sepenuhnya sama dgn kartun Rakyat
Merdeka. Mengapa rakyat Indonesia diprovokasi utk marah pada Australia, padahal
yang membuat "gara-gara" justru Rakyat Merdeka? Yang menghina Howard dan Downer,
para pemimpin bangsa Australia itu lebih dulu juga seorang warga, media
Indonesia kok. Indonesia kok yg lebih dulu menggambarkan para pemimpin Australi
sebagai anjing yg ngentot dan dientot. Aneh kan, kalau sekarang dihina balik,
kok jadi sewot?

Para pemimpin bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia kalau lalu jadi emosional
dan marah-marah, ya artinya belum matang dalam berdemokrasi.

Masalah Freeport dari kaca mata lain.

Benar kata SBY ttg "perang bisa dimulai dari kontroversi dan konflik hal-hal
kecil" namun kali ini bukan dalam masalah kartun, melainkan masalah Freeport.
Tidak percaya? Mari kita telusur kembali peristiwa dan sebab-sebabnya mengapa
masalah Freeport ini berkobar membesar dgn cepat.

+ Peristiwa Freeport dimulai dengan tindakan kekerasan oleh aparat pemerintah
(brimob, polisi, angkatan darat) terhadap para penambang liar. Alasannya? Aparat
pemerintah diperintahkan oleh gubernur, bupati, camat, pangdam, kapolda,
kapolsek lewat instansi masing2 utk membubarkan penambangan liar, bukan karena
penambangan itu liar, bukan karena itu. Penambangan liar sudah terjadi
bertahun-tahun dan brimob, polisi, angkatan darat di Freeport juga dapat
keuntungan pajak liar dari mereka. Tindakan kekerasan harus dilaksanakan oleh
para kroco polisi dan militer itu karena instruksi utk mensukseskan pemilu
lokal. Para politisi membutuhkan suara para penambang liar itu. Lalu memakai
prinsip: tujuan menghalalkan cara. Kekerasanpun dilakukan. Para penambang liar
Papua bisa makan hari ini atau tidak tergantung pada biji-biji emas yg didapat
hari itu. Mereka tentu saja tidak peduli dgn pemilu lokal dan keharusan utk
kembali ke kampung halaman masing-masing utk mencoblos. Sudah berpuluh tahun
mencoblos toh nasib mereka ya cuma begitu-begitu saja, tidak berubah. Lalu apa
gunanya demokrasi? Begitu yg ada dipikiran mereka yg sederhana ("primitif")
ketika setiap hari melihat kemewahan dan keajaiban kota freeport dgn segala deru
mesin dan keajaibannya yg sangat mempesona.

+ Sisi lain yg lepas dari pengamatan banyak orang Jakarta adalah dampak
pergantian Panglima Militer Indonesia ke Jenderal Angkatan Udara Joko Suyanto.
Orang yang cuma melihat dari "atas" tidak menyadari bhw pergantian itu mengancam
kenikmatan dan kemewahan yg didapat para perwira dan prajurit di Papua.
Kemungkinan atau sudah digantinya para pejabat dan petugas militer di Papua itu
berarti periuk nasi keluarga yg biasanya "berlimpah" dgn dollar bisa berhenti
atau jauh menyusut.

+ Tentu ada masalah-masalah lain seperti diterapkan tidaknya prinsip-prinsip
"community development" dan demokrasi sehat utk masyarakat Papua disekitar
Freeport bahkan jauh di Jayapura atau Abepura sana. Pikiran sederhana tentu
menyimpulkan "kalau Freeport bisa menghasilkan puluhan milyard dollar atau
puluhan trilyun rupiah" mengapa institusi pendidikan dan kota-kota serta
desa-desa kami di Papua tidak ikut merasakan sedikit kemewahan itu? Mengapa
sepanjang 60 tahun dibawah Indonesia kami tetap ada di jaman batu terus menerus?
Begitu mungkin sederhana dan ekstrimnya. Sejarah panjang rakyat Papua bak
sejarah rakyat yg terluka. Ratusan bahkan ribuan dari mereka telah dibunuh atau
kalau masih hidup pernah disiksa dengan kejam. Mampukah para pimpinan
pemerintahan, politisi, militer, polisi dan terlebih para ahli ilmu sosial dan
ahli community development menyembuhkannya? Walahuallam.

——————————————————————————–
——
" I am afraid all the time. But I am"
V : "People should not be afraid of their government. Government should afraid
of their people" (cuplikan dialog film "V for Vendetta")
——————————————————————————–
——
Salam demokrasi sejati utk Papua:
*** teewoel
04/05/2006