Pejabat Pelacur Agama vs Perda Anti Pelacuran Berita yg diangkat oleh Bung JASP tentang Korupsi di Tangerang sangat sangat penting utk direfleksi para insan yang mabok maupun tidak mabok agama di Indonesia.

Hampir bisa dipastikan si "pelacur agama" Wildanul Firdaus, Staf Ahli Bupati Tangerang, yg terkait dugaan korupsi dana keagamaan APBD 2004 sebesar Rp 3,3 miliar; tidak akan dianggap hina oleh masyarakat Tangerang. Bahkan mungkin juga tidak dianggap hina oleh para ulama setempat. Nyata sekali, bak matahari tengah hari, perbedaannya ketika puluhan wanita "yang diduga" sbg pelacur diadili secara massal dan disaksikan oleh ratusan/ribuan penduduk.

Berani taruhan, si pelacur agama Widanul Firdaus ini biarpun bukan hanya dicurigai, bahkan sudah ada bukti-bukti awal "melacurkan" profesinya sbg abdi rakyat, tidak akan dicemooh tidak akan dianggap hina oleh para pemeluk agama yg punya undang-undang anti pelacuran itu. Apalagi diadili dihadapan ratusan/ribuan massa. Model "pelacuran" semacam ini bukan hanya terjadi sekali. Beberapa waktu lalu, pejabat yg bertanggung jawab memberantas narkoba di wilayah kental agama itu juga ditangkap di pompa bensin karena membawa narkotik di kantongnya. Dan terbukti mengkonsumsi narkotika.

Nah ini masalahnya: mengapa mekanisme psikologi masyarakat itu bisa begitu? Mengapa bisa terjadi cara berpikir keblinger antara menghadapi wanita yg "diduga" pelacur dan sikap menghadapi yg "diduga" pelacur agama y.i. para koruptor itu? Jawabannya tentu bisa bermacam-macam terkandung dari sudut mana kita memandang.

Logika aturan agama sbg Perda yang menjebak.

Rakyat atau massa yang dikendalikan atau mengikuti logika agama dan menjadikan hukum-hukum agama sebagai hukum positif tanpa sadar telah dimasukkan atau dikerangkeng di dalam suatu kerangka berpikir yg tidak rasional dgn alasan Alloh yg memerintahkan. Padahal kita semua tahu cara berpikir semacam itu hanyalah berasal dari tafsiran para ulama yang mengatas namakan diri sebagai Alloh. Dan mengangkatnya ke sidang para wakil rakyat utk dijadikan hukum positif.

Logika agama itu setelah diundangkan tidak peduli lagi pada keunikan dan kebebasan pribadi pemeluknya. Sudah berapa banyak salah tangkap terjadi? Wanita baik-baik menjaga warung malam, ibu yg mengantarkan makanan dan kunci rumah ke hotel krn suaminya satpam hotel itu, para pekerja pabrik yg pulang malam, wanita yg tengah santai di depan rumah, dan masih banyak lainnya yg sudah menjadi korban. Tidak ada ma'af secara publik setelahnya karena kesalahan2 yang telah melukai nurani jernih rakyat. Petugas Perda keblinger dengan enteng menjawab: "Saya sekedar menjalankan tugas!" Semua kekacauan ini terjadi karena perintah Alloh diperdakan dengan pengunci kata para wanita yang "dicuriga" sebagai pelacur wajib utk ditangkap. Mana peduli para ulama dan pemimpin agama bahwa rumusan hukum positif tidak pernah ada didunia ini yang dibuka dengan cara berpikir "dugaan", "dicurigai" dsb. Tidak pernah ada. Namun cara berpikir dgn logika keblinger ini enteng saja dianggap sebagai "suci" dan dari Alloh.

Anehnya, meski sudah banyak terjadi, rakyat dirugikan bermilyar rupiah oleh para pejabat yg korupsi, namun tidak ada satupun daerah yg sudah memperdakan hukum-hukum agama itu membuat perda utk menangkap para lelaki (juga wanita) yang "dicurigai" korupsi. Padahal semua bukti sudah menunjuk bahwa lebih banyak koruptor daripada pelacur di Indonesia. Dan tentu saja korupsi melanggar perintah Alloh. Disinilah jebakan logika agama itu.

Logika agama krn dasar berpikirnya tidak rasional dan tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmu baku (ilmu politik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan dsb) lalu dengan mudah bisa dimanipulasi. Para pejabat dan para ulama tanpa sadar bisa terjebak dalam nafsu-nafsu kekuasaan yg sebenarnya sangat melanggar perintah Alloh, apalagi rakyat biasa. Singkatnya para pejabat spt Widanul Firdaus banyak sekali bertebaran di seantero negeri. Para pejabat itu bukan hanya bisa memanipulasi hukum agama utk melanggengkan kekuasaan politik mereka, bahkan kalau tidak ketahuan bisa melacurkan jabatan utk membobol dana-dana kegiatan agama atau dana-dana pembuatan perda. Akibatnya pelacur beneran ditangkapi, pelacur agama dibiarkan bebas – menjadi budaya yg sah-sah saja. Korupsi meraja lela bak dipoles wajah "pelacur": hukum moral nampaknya ditegakkan, nampak suci dan taat agama; namun kemunafikan terjadi dimana-mana dgn maraknya korupsi. Dan lucunya para ulama dan pemimpin agama seolah tidak mau tahu dan buta.

Apakah tidak aneh dan gila masyarakat kita kalau begini? Tidak heran, histeria massa lewat fenomena kesurupan dan berbagai ekpresi mabok agama membahana.

Masalahnya: sampai kapan kita biarkan masyarakat semakin amburadul, dedel duwel, karena tidak diletakkannya cara-cara berpikir yg rasional dalam mengelola masyarakat? Inilah tantangan nyata dan berat bagi para ilmuwan dan rakyat biasa yg cerdas.

Salam Perda Anti Pelacur Agama dan RUU Pengendalian Syahwat Lelaki:

*** teewoel

Staf Ahli Bupati Tangerang Ditahan
Rabu, 29 Maret 2006 | 10:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Negeri Tangerang resmi menahan Wildanul Firdaus, Staf Ahli Bupati Tangerang, terkait dugaan korupsi dana keagamaan APBD 2004 sebesar Rp 3,3 miliar……