Tulisan ini sebagai bentuk partisipasi saya sebagai warga Indonesia untuk ikut menanggapi adanya keinginan sebagian dari warga Indonesiayang menghendaki adanya sebuah undang-undang tentang kepornoan.Semoga saja para anggota DPR yang sedang melakukan pembahasan RUU Pornografi dan porno Aksi membaca tulisan ini dan semoga para demonstran yang secara menggebu-nggebu mendukung lahirnyaundang-undang tersebut juga membaca tulisan ini. Saya mengajak semuapihak untuk berdiskusi di rubrik ini terutama kepada para pendukung untuk mengemukakan argumentasinya agar kita semua dapat mencapai katasepakat tentang perlu tidaknya sebuah RUU APP. jika ya bentuknyabagaimana ?

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun undang-undangpornografi dan porno aksi.

Pertama adalah prinsip perlu tidaknya sebuah undang-undang.Undang-undang baru perlu jika yang menjadi substansi dari
undang-undang tersebut benar-benar sebagai akibat dari permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini marilah kita coba melihat
alasan yang mendasari munculnya undang-undang tersebut dan alasan yang
mengemuka dari para pendukung.
Alasan yang paling dominan mengemuka adalah moral bangsa kita yang
mulai merosot sebagai akibat dari maraknya perilaku yang dikatagorikan
porno. DPR haruslah bisa mengajukan bukti bahwa kemerosotan moral
tersebut sebagai akibat dari adanya hal-hal yang dikategorikan porno.
Menurut hemat saya, tak ada bukti yang sahih, kecuali yang bersifat
kasuistis, tentang hubungan sebab akibat antara kemerosotan moral
dengan perilaku porno yang disebut dalam RUU. Moral terlalu
dipersempit pengertiannya dengan hal-hal yang bersifat porno menurut
definisi RUU. Ambil contoh saja, seseorang yang melakukan masturbasi
ataupun onani apakah digolongkan sebagai merosot moralnya. Jika semua
DPR menjawab ya maka semua anggota DPR dan bahkan hampir seluruh
rakyat Indonesia merosot moralnya, karena fenomena tersebut merupakan
gejala wajar manusiawi. Masturbasi dan onani serta telanjang di
tempat umum atau dimuka umum memang sesuatu hal yang harus dilarang.
Tapi orang yang melakukan demikian tidak berarti bejat moralnya. Jika
ada yang melakukan hal ini maka bukan persoalan moral yang bicara,
tapi persoalan gangguan kejiwaan. Kasus-kasus perkosaan, pergaulan
bebas anak-anak muda sudah seberapa besar kasusnya, dan pada umumnya
bukan kerena melihat atau baca hal-hal yang porno. Mereka pada umumnya
karena mabuk, karena persoalan narkoba dan karena budaya konsumtif
yang sudah menjadi perilaku rakyat kita. Dulu ada istiliah kumpul
kebo, dan para pelakunya juga bisa ditahan walaupun belum ada UU
porno.

Prinsip kedua yang harus diingat, yaitu mayoritas belum tentu benar,
Jangan hanya karena didukung oleh demonstrasi lalu berarti sah adanya
sebuah undang-undang. Harus dipahami betul, bahwa banyak pasal,
kususnya pasal yang menyangkut pengaturan berpakaian yang
bersinggungan dengan persoalan SARA. Ingat, bangsa dan negara ini
dibentuk dan dibangun oleh masyarakat kita yang beragam, suku dan
agama serta keyakinan. Gejala yang ada dari demonstrasi dan elemen
pendukung RUU APP adalah golongan tertentu saja. Hal ini mencerminkan
adanya upaya hegemoni tafsir atau makna oleh segolongan tersebut, dan
tidak menghargai adanya pluralitas dalam hal agama dan keyakinan serta
budaya. Jika seandainya persoalan pakaian ditiadakan sebagai bentuk
penjelasan perilaku porno, mungkin akan lain persoalan di RUU ini. Dan
saya tidak tahu apakah para demonstran akan masih menggebu dalam
mendukung RUU tersebut. Dugaan saya adalah tidak.

Prinsip ketiga : jangan prejudice dan berdasarkan prasangka.
Salah satu asas dalam hukum adalah jangan ada prasangka karena hal
ini akan mengkibatkan hukum tidak adil. Draf RUU APP sangat syarat
dengan unsur prasangka. Jelas sekali, adanya prasangka bahwa wanita
sebagai unsur penyebab adanya aktivitas porno, dan wanitalah sebagai
penyebab kebejatan moral. Beberapa komentar atau pernyataan para
tokoh agama tertentu yang mengatakan kalau RUU ini adalah untuk
mengangkat atau melindungi martabat wanita semakin menjelaskan fakta
adanya unsur prasangka tersebut. Undang Undang harus bisa menghapus
adanya prasangka di dalamnya. Dalam penyeledikan saja ada asas praduga
tak bersalah maka undang undang juga haruslah bebas dari praduga-praduga.

Prinsip ketiga, harus jelas, tidak memuat multi tafsir. Adanya multi
tafsir akan melahirkan atau setidaknya menstimulasi ketidak adilan dan
tidak adanya unsur perlindungan terhadap rakyat. Draf RUU yang ada
jelas memiliki multi tafsir. Coba simak kata mengarah yang ada dalam
banyak pasalnya memberikan ruang gerak yang sangat luas untuk
menafasirkan sesuatu sebagai pornografi dan porno aksi. Ini jelas akan
menghilangkan rasa aman bagi rakyat karena mereka selalu dihantui oleh
perasaan takut dikategorikan sebagai orang yang melakukan aktivitas
yang mengarah… kata mengeksploitasi sendiri juga memberikan banyak
tafsir. Kata erotis, sensual juga mengandung multitafsir. Multi
tafsir akan melahirkan kesewenangan. Hal ini sudah banyak terjadi pada
masa lalu. Anggota DPR jelas sudah paham betul tentang hal ini,
karena mereka sering berhadapan dengan aturan yang multi tafsir.
Akibatnya terjadi kesewenangan oleh pihak yang kuat atau mayoritas
terhadap pihak yang lemah atau minoritas. Multi tafsir yang demikian
juga akan menyuburkan praktek yang dilakukan oleh mafia peradilan yang
ujung-ujungnya terjadi pemerasan terhadap tersangka.

Harus juga jelas dari segi bahasa dan pendifinisian. Misal saja,
definisi anak dan orang dewasa dari batasan umur jelas tidak pas dalam
persoalan porno. Anak dalam undang-undang lain batasnya adalah sebelum
usia 18 tahun. Kemudian pesta seks, pertunjukan seks adalah
frasa-frasa dalam bahasa gaul bukan bahasa yang ada dalam lembar
negara. Penggunaan kata eksploitasi dalam definisi pornografi dan
porno aksi dan definisi eksploitasi itu sendiri tidak jelas (vicious
circle). Kemudian lihat misalnya pasal-pasal 31 ayat 2 dst. Ps.32
ayat 2 dst, adalah sudah inklusif di ayat 1.

Prinsip ketiga, harus jelas sasarannya. Misalnya saja, tari telanjang
tidak boleh. Ini jelas. Tetapi, goyang erotis atau tari erotis masih
belum jelas batasnya. Erotis bukan dari stimulus, tetapi dari sisi
respon. Nah, apakah ada batas yang jelas bahwa suatu tarian atau
goyangan bisa menimbulkan respon erotis ? RUU ini akan mengatur apa
sesungguhnya ? soal berpakaian atau soal lain? Sekali lagi, soal
berpakaian misal kelihatan puser atau paha atau sebagian dari buah
dada tak ada kaitan dengan soal aktivitas porno itu lebih berkait
dengan persoalan keyakinan. JANGAN SAMPAI ADA BIAS AGAMA DAN RAS.
Tidak usah dikasih undang-undang sendiri maka tak akan ada orang
berpakaian renang pergi ke mall atau ke stasiun kereta api. Jika ada,
maka bukan persoalan moral yang berkait di sini, tetapi persoalan
gangguan jiwa. RUU kan untuk orang normal to ? Maka fokusnya harus
lebih jelas, misal buku, majalah, film porno. Tapi harus diberi
kriteria atau indikatornya. Di bagian penjelasan harus secara jelas
memuat indikator-indikator tersebut.

Prinsip keempat harus efektif. Jika tidak efektif, maka akan
melahirkan pengingkaran terhadap hukum, hal ini menyuburkan
ketidak-taatan terhadap hukum. Sangat berbahaya jika hal ini terjadi.
Di Negera kita sudah banyak undang undang yang dilanggar. Jika UU ini
juga masih menimbulkan banyak ketidak taatan di masyarakat dan ketidak
taatan dalam menegakkannya maka ada satu tambahan lagi undang-undang
yang dilanggar di Republik ini. Saya sebut saja satu, yaitu Undang
Undang Lalu lintas apakah sudah ditegakkan ? persoalan moral dalam
hal ini tentang kepornoan seperti yang dimaui oleh RUU tidak efektif
jika didekati dari penyediaan perangkat hukum positif. Lebih efektif
didekati dari sisi budaya dan pendidikan. Merosotnya moral apakah
bukan karena pendidikan agama yang selama ini digencarkan mengalami
kegagalan ? saya berasumsi, sumbernya adalah di sini. Para tokoh agama
tak lagi bisa menjadi panutan. Banyak ustad atau pengkotbah lebih
bersifat selibritis dari pada sebagai pendidik nilai dan moral.
Akibatnya apa, tak ada internalisasi nilai malah sebaliknya terjadi
pendangkalan. Sudah saatnya dikaji kembali pendekatan pendidikan agama
di negeri ini. Jika seandainya ada larangan berpakaian seperti yang
dimuat dalam RUU APP (sebelum revisi ) apakah polisi akan menangkapi
para turis yang tidak berpakaian menurut selera RUU tersebut ?

Tidak akan efektif, karena masih banyak cara yang dipakai untuk
mengakses terutama menonton barang pornografi lewat internet, atau
lewat siaran TV luar negeri. Jika ini terjadi, apakah juga akan
dilarang ? Apakah warnet yang memungkinkan penggunanya mengakses bahan
pornografi dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa pornografi ? Jika
ya, yang dituntut, warnetnya atau providernya ? Apakah stasiun TV luar
yang menayangkan kepornoan menurut RUU ini yang bisa diakses dengan
parabola atau TV kabel akan juga dilarang operasi ?

Prinsip kelima : jangan kontra produktif. Sebagai misal, pasal yang
melarang berciuman bibir di muka umum. Pasal ini juga menyampaikan
pesan kepada publik boleh berciuman asal bukan berciuman bibir. Misal
mencium leher, telinga, dagu dan lainnya asal bukan bibir.

Pengertian kata mempertontonkan bagian tubuh yang sensual itu juga
tidak jelas dan bisa kontra produktif. Sebagai misal, apakah orang
wanita yang berpakaian tertutup tetapi ketat dan kemudian memakai bh
yang sangat tipis atau tidak pakai celana dalam, apakah juga masuk
dalam pelanggaran pasal 25 ? Jika ada laki-laki yang memakai celana
pendek dan kaus tanpa lengan dan kelihatan pusernya apakah juga
melanggar pasal 25 ? Jangan sampai terjadi bias gender.

KESIMPULAN
   RUU ini justru menunjukkan Undang Undang yang bukan berlatar budayadan moral orang Indonesia karena banyak substansi yang tercermin daripasal-pasalnya yang bukan merupakan perilaku bangsa Indonesia.
 RUU ini tidak bisa mencegah orang untuk melihat atau memiliki
barang-barang pornografi karena era teknologi informasi dan komunikasi
bisa mengantarkan barang-barang itu ke siapa saja yang mau. Artinya,
faktor stimulus terhadap aktivitas porno masih sangat terbuka lebar
mengenai anak dan orang dewasa. Dengan demikian efektifitas RUU ini
juga diragukan. Asusmsi yang dipakai dalam RUU ini adalah dengan
menghilangkan atau mengeliminir faktor stimulus tentang porno maka
respon berupa tindakan porno akan bisa dieliminir sehingga moral
bangsa akan bisa dijaga. Asumsi demikian efektif untuk spesies
binatang bukan untuk spesies manusia.

 Jiwa RUU ini dilandasi oleh adanya praduga atau prasangka-prasangka.Hal ini jelas dapat dilihat dari konsideran yang dipakai. sertakata-kata yang dipakai dalam beberapa pasal misal tarian erotis,goyang erotis serta sensual serta adanya praduga bahwa wanitalahsebagai penyebab rusaknya moral bangsa. Substansi RUU ini sudah banyak diatur dalam undang-undang lainsehingga tidak efesien. Bila semua pasal yang sudah diatur dan dapatdiakomodir oleh undang-undang lain di hapus dari RUU APP ini maka yangtinggal adalah pasal yang berkait dengan persoalan pengaturan caraberpakaian.

  RUU ini mencoba memasukkan persoalan agama kedalam tatanan hukumnegara. Hal ini terlihat dari asas yang dipakai yaitu keimanan danketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika ini asasnya maka turunannya
yang berupa pasa-pasalnya juga harus mengacu kepada keimanan dan
ketakwaan tersebut. Jika sudah menyangkut masalah keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan, lalu pertanyaannya keimanan siapa. Jika itu
keimanan menurut muslim, maka masih banyak pasal tentang kepornoan
yang harus dimuat. Jika tidak maka itu berarti juga pendangkalan
terhadap masalah keimanan kaum muslim. Saya kawatir kalau ini
merupakan proses metamorfosa dari dasar negara sila pertama yang
dimuat dalam piagam Jakarta. Jika begitu, sangatlah berbahaya memutar
jarum jam sejarah bangsa ini ke permulaan.
 Saya kawatir DPR sebenarnya tidaklah memiliki ketulusan dalam
menyelesaikan persoalan kepornoan di Indonesia. Ia hanya akan membuat
semacam amunisi untuk ditembakkan oleh siapa saja dan kepada siapa
saja, hasilnya adalah kekacauan masyarakat. Dan efek ikutan
selanjutnya adalah legalitas tindakan supresif oleh mayoritas ataupun
pihak yang berkuasa kepada rakyat. Saya kawatir kalau DPR sebenarnya
sudah menduga bahwa RUU ini tidak akan efektif sebagai penjaga moral
bangsa dan mereka mengetahui bahwa para pendukung RUU APP akan kecewa
terhadap implementasinya. Saya kawatir kalau ini yang menjadi hiden
scenario dari perumusan RUU APP. Sangatlah berbahaya menaruhkan
keutuhan bangsa ini dalam sebuah meja permainan politik.

SARAN


1. Batalkan pembahasan RUU tersebut karena keberadaannya tidak efektif
dan tidak efisien bahkan banyak mendatangkan malapetaka dari pada
mencegahnya. Lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan kultural
melalui pendidikan.

2. Jika ngotot mau dibuat maka, perjelas sasarannya misalnya :
penjualan dan pembelian buku, kaset, vcd,majalah, koran, film porno
dengan disertai indikator yang jelas. Perilaku seperti senggama,
onani, masturbasi di muka umum tak perlu dimasukkan karena sudah
terakomodasi di undang-undang lain, dan hal itu termasuk penyimpangan
atau abonrmalitas perilaku seksual. Orang yang abnormal apa bisa dihukum ?

3. Hilangkan kata-kata yang berisi prasangka seperti : erotis,
sensual, mengarah… dan prasangka bahwa kepornoan sebagai akibat
dari perilaku wanita.

4. Soal berpakaian hendaknya tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang

5. Persoalan sangsi yang begitu besar rentangnya dan nilai rupiahnya,
akan membuka lahan baru bagi para mafia peradilan untuk melakukan
pemerasan kepada tersangka. Oleh karena itu, DPR harap cermat dalam
hal ini. Jangan sampai keinginan mencegah merostnya moral, malah
justru membuka lahan baru bagi tumbuh suburnya moral bejat dari sebuah
mafia peradilan.

Para pendukung RUU APP agar tidak hanya berteriak dijalanan saja,
pakai media ini untuk berdiskusi agar saling mengerti argumentasinya.

MA