Saya harus mengakui bahwa saya tidak menonton tayangan tentang bakso tikus yang disiarkan oleh Trans TV tersebut. Tapi dari cerita teman-teman yang menontonnya, saya langsung meragukan etika dan profesionalitas jurnalisme media massa yang membuat tayangan itu:


Kalau ada seseorang mengaku bahwa ia sering mencampurkan daging  tikus sebagai bahan pembuatan baksonya, lalu di depan sorotan lampu dan kamera, secara sadar ia memperagakan bagaimana mengolah daging  tikus tersebut, apakah filem seperti ini masih bisa dianggap murni sebagai investigative report?

Kalau ketika sedang menangkap dan mengolah daging tikus tersebut
orang itu disorot kamera secara candid, saya masih bisa menerimanya
sebagai sebuah fakta.

Tapi kalau orang itu–sekali pun dalam kenyataannya ia memang
berprofesi sebagai penangkap dan pemotong tikus untuk campuran bakso-
-memperagakannya secara sadar dan atas arahan sang reporter,
pengarah acara atau sutradara, maka–bagaimana pun–berita itu sudah
berbau fiksi. Saya rasa ia tidak layak lagi dianggap sebagai
investigative report. Atau, kalau pun masih ada yang ingin
menganggapnya sebagai investigative report, maka ia hanyalah
investigative report "kelas kambing".

Hal lain yang membuat saya apriori meragukan etika dan
profesionalitas jurnalisme tayangan tentang bakso tikus itu ialah:
Bahwa akhir-akhir ini gaya pemberitaan seperti ini memang telah
menjadi mode media massa kita–terutama televisi.

Di dalam berita-berita kriminal televisi acapkali kita menemukan
adegan—misalnya pembunuhan–yang merupakan hasil rekonstruksi. Dan
acapkali pula adegan rekonstruksi itu bukan didasarkan atas hasil
pemeriksaan polisi atau pengadilan; tapi melulu atas hasil fantasi
media massa itu sendiri.

Memang di bawah adegan itu selalu diterakan kalimat "para pelaku
kejadian diperankan oleh orang-orang lain". Tapi pencampur-adukan
berita dengan fiksi seperti ini jelas sangat mengganggu. Dan
cilakanya, karena sifat filem sebagai "gambar hidup", warga
masyarakat biasa cenderung mempercayai saja segala fiksi yang
dipertontonkan media massa tersebut.

Di lain fihak, ada pula berita yang dari segi penayangan sebenarnya
sudah memenuhi persyaratan sebagai investigative report, tapi ia
juga tetap tidak bisa memenuhi kriteria profesionalitas dan etika
jurnalisme, karena ia sangat sarat dengan opini si penyampai berita.

Saya pernah menonton berita tentang orientasi seksual yang tak lazim
(homo) dari beberapa selebriti lelaki. Gambarnya diambil secara
candid. Tapi cilakanya, alih-alih menyajikan berita, sang reporter
sibuk memberi kuliah tentang moralitas agama.

Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua yang terlihat secara
kasat mata adalah fakta. Dan media massa kita–entah karena alasan
apa–terlalu malas untuk mengorek fakta yang sejati di balik fakta
yang terlihat secara kasat mata itu.

Kita tentu masih ingat berita yang menghebohkan pada saat kerusuhan
Ambon, yaitu tentang seseorang yang ditembak di masjid ketika sedang
sholat subuh. Sebuah penyelidikan memperlihatkan–bukunya
diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi–bahwa ternyata si
korban ditembak di luar masjid, dan dalam keadaan tewas serta
berdarah-darah–entah untuk tujuan apa–oleh sekelompok orang
dimasukkan ke dalam masjid. Begitu mengerikannya dampak berita yang
disiarkan secara sumir dan tergopoh-gopoh itu; sehingga reperkusinya
terasa sampai di Jakarta.

Media massa kita yang malas dan kurang peka dalam memverifikasi
fakta itu acapkali menjadi sasaran empuk lembaga PR (Public
Relation) atau kontra-intelijen fihak-fihak tertentu yang mempunyai
agenda dan kepentingannya sendiri. Akibatnya, alih-alih menjadi
solusi, media massa acapkali menjadi persoalan bagi kita, masyarakat
yang sedang belajar untuk hidup secara demokratis dan menjunjung
tinggi hukum ini.

Contoh lain dari betapa bahayanya media massa yang malas, kurang
peka atau "berlagak tak tahu" akan fakta sejati di balik yang
terlihat secara kasat mata itu ialah: Kasus pemberitaan-pemberitaan
ekonomi di masa Orde Baru. Waktu itu, nyaris tak ada media massa
yang melihat dan mengungkap betapa keroposnya sebenarnya sendi-sendi
perekonomian kita secara makro mau pun mikro. Bahkan ada dua majalah-
-Swa dan Eksekutif–yang selalu meliput kisah-kisah sukses para
konglomerat, sehingga acapkali memberi kesan bahwa kita hidup di
sebuah negeri yang menjanjikan keberhasilan bagi siapa saja yang mau
bekerja keras.

Tapi begitu krisis ekonomi merebak maka terungkaplah bahwa semua
konglomerasi yang besar dan terkesan tangguh itu ternyata
hanya "kardus" dan tipuan belaka. Kalau pada waktu itu media massa
kita cukup peka, cerdas dan jeli dalam soal-soal ekonomi, mungkin
kita tak perlu harus mengalami keterpurukan seperti sekarang ini.

Saya jadi teringat akan Gus Dur. Dulu, kalau didatangi oleh seorang
wartawan yang mengajukan pertanyaan dangkal dan "aneh-aneh", Gus Dur
selalu jengkel dan berkata, "Kamu ini baca buku atau nggak sih, dan
mengerti atau nggak sih, akan persoalan yang kamu tanya ini?"

Profesionalitas dan etika jurnalisme media massa juga sangat
ditentukan oleh motivasinya dalam menyiarkan sebuah berita. Sebaik,
sedalam dan seobjektif apa pun sebuah fakta diungkap, tapi kalau ia
tidak memberikan sumbangsih bagi peri kehidupan yang lebih benar dan
lebih baik dalam bermasyarakat–kecuali membuat heboh dan geger–
maka menurut hemat saya ia tetap adalah berita "kelas kambing".

Infotainment yang ditayangkan oleh televisi kita penuh dengan berita
seperti itu. Ia memang–kadang-kadang–memberi peliputan yang
berimbang dan mengorek jauh ke lapisan bawah dari fakta yang
terlihat secara kasat mata. Tapi kita tidak tahu apa manfaat
atau "juntrungan" berita tersebut; kecuali merangsang selera
rendahan sebagian besar anggota masyarakat.

Tindakan untuk menyembunyikan sumber berita dengan menyebutnya
sebagai "sumber yang layak dipercaya", atau menyembunyikan identitas
para pelaku, sampai pada frekwensi dan tahapan tertentu, memang
boleh dilakukan. Tapi kalau media massa terlalu sering
menyembunyikan identitas sumber berita atau para pelaku; dan
tujuannya dalam menyiarkan berita pun tak jelas (kecuali hanya
membuat heboh dan menaikkan oplah/rating) maka adalah hal yang sah-
sah saja kalau kita pun jadi meragukan etika dan profesionalitas
jurnalismenya.

Berita yang identitas sumber atau para pelakunya tertutup, sebaiknya
diperlakukan sama seperti surat kaleng. Ia tidak boleh dipercayai
sepenuhnya. Ia hanya boleh dianggap sebagai suatu gelagat atau
indikasi. Ia baru boleh dianggap sepenuhnya benar, kalau di kemudian
hari, fihak yang berwenang berhasil mengungkapkan apa yang
diindikasikan itu.

Di AS yang etika dan profesionalitas jurnalisme media massanya sudah
sedemikian tinggi pun, masih sering terjadi penipuan atau
penyalahgunaan; apatah lagi di Indonesia. Tapi di AS cukup banyak
lembaga atau institusi swasta independen, yang mengawasi dan
mengontrol jurnalisme media massa. Kita tentu masih ingat kasus
seorang wartawan yang memenangkan Pulitzer Prize atas pemberitaannya
tentang seorang ibu kecanduan narkoba yang memaksa anak-anaknya
untuk juga memakai narkoba. Ternyata berita itu hanya sebuah fiksi.
Tidak ada ampun bagi si wartawan. Ia harus mengembalikan Pulitzer
Prize yang sempat diterimanya, dan dunia jurnalistik menjadi
tertutup baginya untuk selama-lamanya.

Tugas dan tanggung-jawab media massa adalah menyiarkan berita yang
baik, benar dan pantas untuk mengembangkan peri kehidupan masyarakat
yang lebih berkwalitas. Kalau Trans TV merasa yakin bahwa
pemberitaannya tentang bakso tikus itu memang benar dan pantas, maka
ia wajib mempertahankannya dari gugatan para pedagang bakso yang
merasa keberatan, sampai ke ujung dunia mana pun.

Tapi kalau berita itu tidak benar, maka Trans TV wajib pula
meluruskannya. Adalah hal yang lucu, kalau terhadap berita tentang
bakso tikus (yang membuat sebagian besar pedagang bakso menjadi
berang), maka Trans TV berencana menurunkan berita lain (yang tak
ada urusannya dengan bakso tikus) hanya demi menjaga keseimbangan
dan menetralisir kemarahan para pedagang bakso. Urusan "counter-
mengcounter" berita adalah urusan lembaga PR (Public Relation);
bukan urusan media massa.

Saya tidak tahu apakah ada sebuah badan/institusi independen yang
mengawasi etika dan profesionalitas jurnalisme media massa; terutama
jurnalisme teve di Indonesia. Seharusnya badan seperti itu diadakan.
Dan kalau badan itu ada, maka para pedagang bakso yang merasa
dirugikan oleh pemberitaan Trans TV sebaiknya mengadu kepadanya.
Biarlah badan itu yang memeriksa dan mengadili Trans TV. Dan Trans
TV tidak berhak menyembunyikan identitas sumber atau para pelaku
beritanya di depan badan seperti itu.

Tapi kalau badan itu tidak ada, maka menurut hemat saya para
pedagang bakso yang merasa dirugikan itu sebaiknya mengadukan Trans
TV secara pidana dan perdata. Dan biarlah pengadilan (pidana dan
perdata) yang memeriksa sejauh mana kebenaran dan kepantasan berita
tersebut. Kalau berita itu ternyata hanya fiksi belaka, maka Trans
TV layak dihukum seberat-beratnya.

Kita perlu mengontrol politisi. Kita perlu mengontrol birokrasi.
Kita perlu mengontrol tentara. Kita perlu mengontrol polisi, jaksa
dan hakim. Tapi tak kalah penting, kita juga perlu mengontrol media
massa. Mereka bukan malaikat. Dan dalam banyak kasus mereka terbukti
tidak lebih baik dari para politisi, birokrat, polisi, jaksa dan
hakim yang sering menjadi sasaran pemberitaannya itu.

Akhirnya jangan kita lupa, bahwa sebagian besar dari media massa
kita masih tetap dimiliki oleh kelompok kepentingan yang sama
seperti pada masa Orde Baru. Bagaimana baik dan profesionalnya pun
para jurnalis yang mengelolanya, tapi mereka tetap adalah orang
gajian yang harus tunduk kepada kepentingan para "tauke" dan
pemodal, yang menjadi besar bukan dari bisnis media, dan yang
menumpuk kekayaannya lewat penyalahgunaan kekuasaan.

Horas,

Mula Harahap

In apakabar@yahoogroups.com, radityo djadjoeri <radityo_dj@y…>
wrote:

Dari detik.com Rabu, 12 Januari 2006

Trans TV Berjanji Hentikan Tayangan Bakso Tikus
Ahmad Dani – detikcom

Jakarta – Stasiun televisi Trans TV Kamis 12 Januari diduduki 500
abang tukang bakso. Mereka memprotes tayangan bakso tikus. Pihak
Trans TV berjanji menghentikan tayangan itu.

Demikian salah satu kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan 10
perwakilan pedagang bakso dengan direksi Trans TV di kantor Trans
TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Kamis (12/1/2006).

Hasil kesepakatan antara perwakilan pedagang bakso dengan direksi
itu dibacakan oleh Samto, juru bicara perwakilan pedagang bakso di
depan ratusan pedagang bakso yang berada di depan kantor stasiun
televisi itu.

Adapun kesepakatan itu berisi: Pertama, Trans TV akan menghentikan
pemberitaan tentang bakso tikus dan berjanji tidak akan mengulang
pemberitaan tersebut. Kedua, melakukan peliputan program bakso
daging sapi untuk menutup atau melakukan counter berita tentang
bakso tikus.

Pedagang memberikan waktu 2 minggu kepada pihak Trans TV memenuhi
kesepakatan itu terhitung sejak Kamis ini. Para pedagang mengancam
jika Trans TV tidak menayangkan seperti apa yang telah disepakati,
maka akan melakukan aksi demonstrasi kembali dengan jumlah yang
lebih besar dari yang sudah dilakukan.

Terkait hal itu, rencananya pada Jumat 13 Januari 2006 di Masjid
Raya Tangerang akan diadakan acara makan bakso sapi akbar. "Ini
sebagai counter berita tentang pembuatan bakso tikus," ujar Samto.

Sementara itu Kepala Divisi Pemberitaan Trans TV Ahmad Sudirwan
mengaku belum bisa memastikan kapan Trans TV akan mengeluarkan
program peliputan bakso yang terbuat dari daging sapi sebagai
counter berita tentang bakso tikus.

"Tapi yang penting kesepakatan sudah dibuat antara Trans TV dengan
pedagang bakso. Untuk pemberitaan kita tunggu nanti saja," ujarnya.

Setelah pembacaan kesepakatan itu, para pedagang bakso pun dengan
tertib membubarkan diri dengan manaiki 14 buah bus PPD dan 1 buah
bus metromini.(san)