Pada halaman 26 harian Kompas, Sabtu 12 November 2005, saya membaca berita yang berjudul “Penggerebekan Teroris–Tewasnya Dr Azahari: Tragedi 911”. Berita yang ditulis oleh Hermas E. Prabowo ini menceritakan tentang kedukaaan yang dirasakan oleh para teroris pelaku ledakan bom terhadap kematian Dr. Azahari. Lebih jauh lagi, berita yang mengutip sumber yang tak disebutkan namanya itu, menceritakan tentang kekecewaan yang dirasakan oleh para teroris, karena rupanya kematian tersebut tidak sejalan dengan skenario damai yang sedang dirintis oleh Pemerintah RI dengan kelompok teroris.
“Informasi menyebutkan bahwa kedukaan bukan pada
kematian Dr. Azahari, melainkan kejengkelan mengapa
sampai persembunyian Azahari diketahui. Padahal, dalam
pertemuan yang dinamai Pertemuan Syawal, menurut
mereka sudah komit untuk tidak meningkatkan ketegangan
dan teror. Rencana pertemuan itu digagas melalui
jalur-jalur penghubung antara pemerintah dan kelompok
teroris.” Demikianlah bunyi beberapa alinea dari
berita tersebut.

Seandainya ia dimuat di sebuah tabloid gossip, maka
berita yang aneh, tidak menyebutkan sumber, dan
ditulis dalam sebuah uraian yang banyak mengusik
logika ini, mungkin akan saya abaikan saja. Tapi
berita ini dimuat di harian Kompas—sebuah harian yang
memiliki reputasi panjang akan mutu pemberitaan yang
baik

Dan yang membuat saya lebih geleng-geleng kepala lagi
ialah, bahwa informasi yang sama diturunkan kembali
pada halaman 1 harian Kompas, Selasa 15 November 2005
dalam berita yang berjudul “Memburu Azahari—Mengintip
Komunikasi Para Teroris”. Berita yang ditulis oleh
“Tim Kompas” ini pada hakekatnya menceritakan hasil
penelusuran Kompas tentang cara-cara komunikasi yang
dilakukan oleh para teroris dengan sesamanya. Tapi
dalam uraian tersebut kembali Kompas menyebut-nyebut
tentang sebuah pertemuan di Jawa Barat, pada tanggal 7
November 2005, yang terselenggara karena pendekatan
para perantara dari fihak teroris dan fihak
pemerintah. Bahkan dalam pemberitaan itu disebutkan
bahwa telah tercapai beberapa kesepakatan.

“Ada sebagian dari mereka yang menduga bahwa keloyoan
‘Bapa Kancil’ berhubungan dengan ‘Pertemuan Syawal’
yang dilangsungkan pada 5 Syawal (7 November 2005) di
Jawa Barat….Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan
bahwa para teroris—dalam hal ini Noordin M. Top—takkan
meledakkan bom asalkan anggota kelompok mereka tidak
ditangkap…..Ada sejumlah alasan menyetujui
kesepakatan. Pertama, adanya pengawasan terhadap
wilayah pesantren yang memunculkan kekhawatiran
teroris bisa kehilangan simpati. Kedua, banyak teman
mereka yang ditangkap. Kesepakatan tersebut sekaligus
upaya mereka untuk cooling down. Terciptanya
‘Pertemuan Syawal’ itu disebut-sebut berkat adanya
perantara dari dua pihak, baik teroris maupun
‘perwakilan’ pemerintah…” Demikianlah beberapa
cukilan dari berita tersebut.

Sama halnya seperti berita yang pertama, berita yang
kedua ini juga banyak meninggalkan “lubang-lubang”
logika bagi mereka yang terbiasa membaca dengan
kritis. Tapi karena berita yang “tak nyambung” ini
dimuat oleh Kompas, maka akal sehat dan hati nurani
saya menjadi sangat terusik: Kompas adalah suratkabar
yang selama ini terkesan sangat hati-hati–bahkan
cenderung penakut. Tak mungkin ia berani menurunkan
berita yang tak berdasar atau sekedar “hisapan
jempol”. Tapi seandainya prakarsa dari Pemerintah
untuk melakukan “genjatan senjata” dan upaya
perdamaian dengan para teroris memang benar ada; maka
saya sungguh sudah tidak tahu lagi harus berkata
bagaimana.

Negara (c.q Pemerintah) sudah berdamai dengan para
pembobol kredit BLBI yang merugikan dirinya ratusan
triliun rupiah, dan menjerumuskan rakyat dalam
kesengsaraan yang berkepanjangan hingga sekarang.
Negara (c.q Pemerintah) sudah berdamai dengan Gerakan
Aceh Merdeka yang nyata-nyata memproklamasikan
keinginannya untuk melepaskan diri dari Republik
Indonesia. Negara (c.q Pemerintah) akan berdamai
dengan pelaku teror bom yang telah menghabiskan nyawa
ratusan orang tak berdosa, dan yang membuat ekonomi
semakin terpuruk. Tidaklah mengherankan kalau setelah
ini Negara (c.q Pemerintah) juga akan berdamai dengan
para bandar narkoba, bandar judi, pelaku pembalakan
hutan secara liar, pelaku penyelundupan dan pelaku
kejahatan lainnya. Alangkah mengerikan dan sedihnya
negara yang bernama Republik Indonesia ini. Dan
alangkah tak berwibawanya Pemerintah yang telah diberi
tanggung-jawab untuk menjalankan kelangsungan hidup
negara ini.

Kalau tokh ada upaya dari Pemerintah untuk berdamai
dengan para teroris, lalu apa artinya semua
kerja-keras yang telah kita curahkan selama ini? Untuk
apa UU Anti Terorisme itu? Untuk apa semua kewaspadaan
aparat keamanan itu? Untuk apa semua pernyataan
Presiden dan para pemimpin lainnya itu, yang bertekad
untuk memerangi teorisme sampai ke akar-akarnya?
Dan—yang lebih penting lagi—untuk apa doa dan tangisan
para keluarga korban yang tewas karena ledakan bom di
berbagai wilayah negeri ini?

Kalau tokh ada upaya dari Pemerintah untuk berdamai
dengan para teroris, berarti apa yang dituduhkan oleh
banyak orang selama ini, memang benar adanya:
Terorisme itu hanyalah permainan faksi-faksi kekuasaan
yang ada di Pemerintah. Terorisme itu hanyalah isyu
dan tindakan yang diciptakan untuk mengalihkan
perhatian rakyat dari kesulitan ekonomi. Atau,
terorisme itu hanyalah proyek untuk menciptakan
anggaran kemanan yang lumayan besar, dan yang untuk
kemudian dicuri habis-habisan.

Saya sangat mengharapkan tanggapan dari siapa saja
(terutama Pemerintah Republik Indonesia). Dan selama
saya belum memperoleh tanggapan yang bisa dicerna oleh
akal sehat serta hati nurani saya, maka saya hanya
bisa berkata: Go to hell, Indonesia!

Horas,

Mula Harahap