Dalam penyergapan Dr. Azahari tanggal 9 November 2005 yang lalu, boleh jadi Polri memang telah melakukan banyak hal yang baik dan benar. Tapi kalau di sebagian anggota masyarakat masih banyak pula aspek dari
penyergapan tersebut yang menimbulkan keraguan, kecurigaan dan pertanyaan, maka itu bukan kesalahan masyarakat. Itu adalah kesalahan Polri sendiri. Mereka tidak melakukan ‘pekerjaan rumah’-nya di bidang
kehumasan dengan baik.

Sedari awal Polri seharusnya sadar bahwa penyergapan
(yang akan melibatkan tembak-menembak dan ledakan
bom), dan berlangsung di pemukiman padat penduduk ini
akan menimbulkan dampak pemberitaan yang sangat besar.
Karena itu para jago tembak dan penjinak bom tersebut
perlu juga didampingi oleh jago humas atau otoritas
yang berhak berbicara atas nama Polri tentang apa yang
sedang terjadi.

Tapi Polri tidak melakukan hal itu. Akibatnya media
massa mencari sumbernya masing-masing. Sampai jam
tujuh malam setelah tembak-menembak selesai, berita
yang kita dengar hanya bersumber dari para tetangga di
sekitar rumah persembunyian Dr. Azahari. Tidak ada
sepatah kata pun yang resmi datang fihak Polri.

Tapi setelah Polri berbicara, hasilnya pun tidak
menjadi lebih baik. Mula-mula dikatakan ada tujuh yang
tewas. Kemudian dikatakan ada tiga yang tewas.
Keesokan harinya, setelah tempat kejadian perkara bisa
dimasuki, dikatakan hanya ada dua yang tewas. Semua
serba simpang-siur.

Tentang identitas Dr. Azahari pun sama saja. Belum
lagi tempat kejadian perkara dimasuki, Polri–atau
tepatnya Kapolri–sudah mengatakan bahwa mereka yakin
90% bahwa salah satu dari tiga yang tewas tersebut
adalah Dr. Azahari. Kemudian pagi harinya dikatakan
bahwa ternyata hanya ada dua yang tewas. Lalu mayat
yang tercabik-cabik itu adalah mayat Dr. Azahari.
Kemudian berita itu diralat lagi, bahwa mayat yang
tercabik-cabik itu ternyata adalah mayat Arman,
sedangkan mayat yang utuh itu adalah mayat Dr.
Azahari. Polri memang agak lengah dan gegabah dalam
menangani aspek kehumasan.

Kalau memang tempat kejadian perkara belum bisa
dimasuki, katakan saja kepada masyarakat: "Karena hari
sudah gelap dan kami takut akan bahaya bom waktu, maka
kami belum bisa memasuki tempat kejadian perkara. Kami
tidak tahu berapa yang tewas. Tapi dari tembakan
balasan, kami menduga ada tiga orang di dalam rumah
dan ketiga-tiganya mungkin sudah tewas. Tapi kita
tunggulah sampai besok…."

Tentang identitas Dr. Azahari pun seharusnya demikian:
"Menurut informasi petugas yang telah kami tempatkan
mengintai selama beberapa hari di sini, maka kami
yakin bahwa salah satu penghuni tersebut adalah Dr.
Azahari. Dan kemungkinan besar salah satu dari tiga
yang tewas tersebut adalah beliau. Tapi kita tunggulah
sampai besok…"

Sebagaimana halnya sebuah dakwaan dibangun bertahap
atas bukti-bukti; maka pemberitaan juga seyogianya
dilakukan demikian. Tapi dalam pemberitaan, Polri
justeru melakukan hal yang sebaliknya, main duga-duga
dan "feeling".

Belum lagi mayat diteliti dan sidik jari diperiksa,
Kapolri sudah mengatakan bahwa mereka 90% yakin bahwa
salah satu dari tiga (kemudian menjadi dua) yang tewas
itu adalah Dr. Azahari. Dan keyakinan ini jugalah yang
dibaginya kepada Presiden Republik Indonesia.

Saya memang melihat gambar Kapolri sedang melambaikan
contoh sidik jari Dr. Azahari. Tapi saya tidak tahu
apakah itu hanyalah contoh yang dibawa dari Mabes
Polri, atau apakah itu juga adalah hasil yang diambil
dari jenazah yang ada di tempat kejadian perkara. Dan
bagaimana pula cara mengambilnya? Sementara hari sudah
gelap dan kondisi mayat dalam keadaan hancur
berantakan…

Kalau potongan-potongan mayat itu sudah dievakuasi dan
disatukan, serta sidik jari sudah diperiksa, maka
seyogianya barulah Polri mengundang wartawan untuk
menyaksikan mayat-mayat itu dan mendengarkan
keterangan ahli sidik jari. Dengan demikian pasti
tidak akan tersisa lagi banyak keraguan.

Di sebuah media elektronik saya melihat foto wajah
salah satu mayat. Dan saya termasuk yang percaya bahwa
itu adalah mayat Dr. Azahari. Walau pun wajah itu
tidak berkumis dan berkacamata, tapi profil hidung dan
bibir di wajah itu sangat mirip dengan profil yang ada
pada foto yang disebarkan polisi kemana-mana. Tapi
saya dengar foto wajah mayat ini adalah hasil "curian"
media massa. Bukan resmi diberikan oleh Polri. Mengapa
Polri tak memberikannya secara resmi saja?

Saya masih menaruh prasangka baik terhadap Polri. Yang
terjadi ialah, bahwa dalam banyak kasus, Polri sering
diliputi oleh euforia kemenangan yang berlebihan,
sehingga "lupa diri", berbicara tak beraturan,
menyepelekan aspek kehumasan, dan yang akibatnya
sering menggerogoti kemenangan yang telah dicapainya
tersebut….

Dalam era modern ini, perang melawan terorisme (atau
kejahatan apa pun) tidak bisa hanya dimenangkan dengan
kekuatan senjata. Tapi ia juga harus dimenangkan
dengan opini publik. Dan hal ini menjadi lebih penting
lagi dalam perang melawan kejahatan yang membawa
simbol serta sentimen keagamaan seperti teror bom yang
terjadi di tengah-tengah kita. Seharusnya Polri
menyadari benar hal ini.

Saya masih ingat, beberapa waktu yang lalu di tengah
masyarakat timbul protes besar karena di Jawa Tengah
Polri melakukan pemeriksaan/penggeledahan secara
besar-besaran terhadap banyak orang yang dianggap
sebagai aktivis keagamaan. Polri hanya diam saja dan
terkesan "kikuk". Kalau mereka (Polri) melakukan suatu
tindakan yang menurut keyakinan mereka benar; mengapa
mereka tidak melakukan "counter" terhadap opini dan
protes yang yang terjadi di kalangan sebagian anggota
masyarakat tersebut?

Demikian juga, saya masih ingat, setelah peristiwa Bom
Bali II, di sebuah media elektronik terjadi debat yang
melibatkan "pengamat intelijen" Juanda dan Wakadiv
Humas Polri Brigjen Soenarko. Saya mendapat kesan
Brigjen Soenarko lebih banyak diam dan "bego"
berhadapan dengan Juanda yang "talkative" dan "centil"
itu. Ia samasekali tidak terkesan sebagai otoritas
yang pantas didengar dalam perang melawan terorisme.

Begitulah, banyak sekali peristiwa yang memperlihatkan
kelemahan Polri dalam aspek kehumasan. Kasus yang
paling menghebohkan tentu saja adalah ketika Kapolri
Jenderal Dai Bachtiar mengunjungi Amrozi–tersangka
pelaku Bom Bali I–di ruang tahanan Mapolda Bali.
Tujuan kunjungan itu mungkin baik. Lewat kunjungan
Jenderal Dai Bachtiar, Polri hendak memperlihatkan
bagaimana kesungguhan mereka dalam memerangi teroris.

Tapi gara-gara kehumasan yang "lousy", peristiwa itu
menjadi kontraproduktif. Yang terlihat di media massa
adalah gambar Kapolri RI dan seorang tersangka teroris
(yang telah menghabiskan nyawa 200 orang), yang sedang
duduk berhadapan dan tersenyum "cengengesan". Di
Australia gambar itu menimbulkan kemarahan besar dan
Perdana Menteri Howard harus setengah mati menjelaskan
kepada warganya bahwa "cengengesan" itu bukan berarti
polisi berdamai dengan teroris. Cengengesan adalah
bagian dari budaya Indonesia.

Hal lain yang memperlihatkan betapa parahnya kehumasan
Polri adalah peristiwa penangkapan lima tersangka
pemenggalan 3 kepala siswi SMA di Poso. Masyarakat
mendapat kesan seolah-olah kasus tersebut sudah
menemukan titik terang. Tak kurang jurubicara
kepresidenan Andi Mallarangeng (yang notabene adalah
institusi kepresidenen itu sendiri) juga sudah
sesumbar menyatakan demikian. Tapi ternyata beberapa
hari yang lalu, kelima orang tersebut dibebaskan
karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Kalau memang
mereka hanya ditahan untuk dimintai keterangan;
mengapa sejak semula tidak dikatakan saja demikian?
Mengapa Polri harus sesumbar sudah menahan lima
tersangka? Pekerjaan kehumasan yang "lousy" seperti
ini–kembali–akan merepotkan segala-galanya….

Hal lain lagi yang memperlihatkan betapa parahnya
kehumasan Polri adalah berita yang dilansir Harian
Kompas Sabtu 12 November 2005 di halaman 26: "Tewasnya
Dr. Azahari". Terbetik berita bahwa sebenarnya sedang
dirintis sebuah "pakta perdamaian" antara Pemerintah
dengan para teroris. Karena itu, oleh kelompok
teroris, peristiwa penyergapan di Batu dianggap
sebagai sebuah pelanggaran kesepakatan. Berita yang
dilansir Kompas ini sungguh sangat mengganggu akal
sehat dan perasaan. Berita ini juga akan sangat
menggerogoti kinerja Polri. Tapi apa komentar Polri
terhadap berita ini? Nol besar!

Tugas Polri memang berat. Polri juga harus memenangkan
"perang kehumasan" disaat citra dirinya belumlah
sembuh benar dari kasus-kasus "kebohongan" yang sering
dilakukannya pada masa Orde Baru dulu. (Kita tentu
masih ingat bagaimana, karena "dikejar target", Polri
harus "menciptakan" seseorang bernama Iwik sebagai
pelaku pembunuh Wartawan "Bernas" Udin. Dan di
belakangan hari, karena protes dari masyarakat yang
kritis, Iwik pun terpaksa harus dibebaskan….).

Saya masih percaya kepada kinerja Polri. Tapi saya
ingin mengusulkan agar Polri lebih memberikan
perhatian dan bekerja lebih baik dalam aspek
kehumasan. Jangan bermain-main dan "cengengesan"…

Horas,

Mula Harahap