Rupiah melemah, harga-harga naik, BBM langka dimana-mana, listrik mati-hidup, orang miskin sesak memikirkan hari esok, orang sakit ditolak karena miskin, rasanya sedih sekali jika melihat keadaan masyarakat kita. Sepertinya manusia tidak dimanusiakan lagi di negara ini. Lebih sedih lagi jika mengingat kenyataan bahwa rasa-rasanya masyarakat kita ini sikut-sikutan, ibarat jeruk makan jeruk.

Tidak sulit untuk mencari contohnya, tulisan ini juga tidak akan jauh-jauh mencari contoh, kita akan melihatnya dalam hal yang paling esensial bagi manusia, kebebasan untuk beribadah dan memeluk kepercayaan. Sudah cukup lama, namun baru santer terdengar akhir-akhir ini, kita mendengar penutupan-penutupan paksa terhadap rumah-rumah ibadah. Pertanyaan kecil namun menggelitik kemudian timbul, apakah mungkin bangsa ini dapat bangkit dari keterpurukannya, jika untuk hal yang paling personal sekalipun –agama dan kepercayaan- masing-masing pihak masih berpegang pada ego-nya dan merasa berhak mengatur yang lain.

Egoisme Manusia
 
Tidak bisa tidak, setiap manusia pasti memiliki ego, pernah mengungkapkan rasa ego-nya, dan pernah pula merasa diri atau kelompoknya lebih benar dari yang lain. Apakah salah? Jelas tidak, setiap manusia tentu memiliki alasan yang kuat dalam setiap tindakannya. Namun kemudian persoalan timbul ketika ego manusia itu ternyata bertentangan dengan kepentingan pihak lain.

Kita bisa melihat, bahwa dalam hal ini pun seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Manusia cerdas, dapat meramalkan bahwa pertentangan kepentingan dapat saja terjadi, karena itu diciptakanlah peraturan. Ego manusia yang menimbulkan pertentangan, manusia juga yang membuat peraturan untuk mengatasinya. Seandainya, manusia tidak egois, tidak merasa berhak atas yang lain, maka semua itu sebenarnya tidak perlu. Namun, semua itu hanya seandainya, karena begitulah sifat manusia.
 
Menyenangkan sekali ketika untuk sesaat kita melihat masyarakat negeri ini bersatu, menyingkirkan egoisme kelompoknya, kapan? Ketika tsunami melanda Aceh. Semua orang mungkin sependapat, bahwa ketika bencana dahsyat itu selesai menerjang, ia meninggalkan sekilas ‘cetak biru’ Indonesia ideal. Semua pihak tidak melihat kepada hal-hal pembeda, tapi kepada satu tujuan, membantu sesama warga Indonesia. Bahkan, sekat agama yang selama ini selalu dipersoalkan untuk sementara tidak mendapat tempat lagi di bumi Indonesia.
Jika kita melihat lebih ke belakang lagi, kita juga akan melihat hal yang tidak kalah menyenangkannya. Kasus Ambalat. Menyenangkan sekali, ketika melihat semua komponen bangsa merasa memiliki kepentingan yang sama, mempertahankan Ambalat.
Dalam suatu cuplikan tayangan berita di salah satu TV swasta, kita dapat mendengarnya, “….mengusik negeri kami!”. Ada satu kata yang hebat disitu, penggunaan kata ‘negeri’. Tidak digunakannya klausa ‘….mengusik kelompok kami!’, atau’…..mengusik agama kami!’, atau kata apapun yang menunjukan primordialisme, menunjukan secara tegas bahwa saat itu semua kelompok di negara ini memiliki satu tujuan yang sama, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suatu fakta yang mungkin sangat pahit adalah kenyataan bahwa bangsa ini baru bisa akur –rukun- ketika sedang dilanda bencana atau ancaman. Kenyataan yang seharusnya menusuk ke dalam hati nurani semua pihak, yang menyatakan diri beradab, yang tinggal dalam negeri yang menyatakan diri toleran dan ramah ini.

Entah kenapa, seakan-akan manusia di negeri ini tidak tenang jika tidak sedang berkonfrontasi dengan kelompok lain. Entah kenapa, meskipun didepan mata banyak sekali kemiskinan yang jelas-jelas harus diperangi, sebagian masyarakat kita malah lebih memilih memerangi bangsanya sendiri, menutup tempat ibadah mereka. Ungkapan, ‘kamu saudaraku, kita satu bangsa’ seakan tidak ada artinya lagi.

Lelucon Tidak Lucu

Jika kebebasan paling hakiki, yaitu kebebasan memeluk kepercayaan saja sudah tidak dihargai di negara ini, sulit membayangkan bahwa bangsa ini dapat menghargai hak-hak asasi manusia lainnya. Jika kita berpikir logis dan bersedia sedikit saja merenungkan kembali, sebenarnya tindakan penutupan rumah ibadah merupakan sebuah lelucon tidak lucu yang tidak patut ditertawakan, alih-alih ‘di-huuu-in’. 
 
Mengapa manusia merasa berhak mengatur manusia lain, sedangkan Tuhan Yang Maha Kuasa saja membiarkan semua manusia menghirup udara yang sama, tinggal di bumi yang sama? Mengapa manusia merasa berhak menghukum yang jahat, sedangkan Dia Yang di Atas sana saja membiarkan mereka yang dikatakan jahat itu untuk tetap hidup?
Manusia memang egois, bahkan wewenang Tuhan pun dilanggarnya. Mengatasnamakan Tuhan, sebagian masyarakat kita justru melakukan yang tidak Tuhan lakukan, menghukum dan menghakimi sesamanya.
 
Tuhan itu suci, mengapa harus diajak-ajak ketika manusia merebut hak yang justru diberikan Tuhan langsung kepada manusia, hak beribadah? Meneriakan nama Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Suci, nama-Nya telah dicemari dengan tindakan merendahkan martabat dan mengambil paksa hak manusia lain.

Pemerintah

Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pertanyaan ini merupakan suatu retorika. Pemerintah sebagai wakil negara selayaknyalah melindungi hak-hak warga negaranya.
Semuanya sudah ada, perangkat hukumnya sudah tersedia, UUD 1945 mencantumkan dengan jelas, hanya tinggal dibutuhkan dua hal: komitmen, dan keberanian.
Mengapa keberanian diperlukan? Karena dimanapun di dunia ini, sangat sulit menangani kelompok-kelompok garis keras. Keberanian sangat diperlukan dalam hal ini. Bangsa ini bisa mencontoh Mahmoud Abbas dalam menangani kelompok garis keras Hamas, atau bisa juga mencontoh seterunya, Ariel Sharon dalam mengatasi Yahudi garis keras.
Seharusnya bangsa ini, khususnya pemerintah, bisa berkaca, dan juga malu. Jika Palestina dan Israel saja -yang notabene merupakan musuh- rela dan berani membungkam garis keras di negaranya masing-masing demi perdamaian kedua bangsa, mengapa pemerintah Indonesia tidak memiliki keberanian itu? Padahal untuk hal yang lebih konkret, yaitu untuk melindungi warga negaranya sendiri, demi sebuah persatuan Bangsa Indonesia?
 
Keberanian memang mahal, tidak semua orang bisa memilikinya. Tidak melihat latar belakangnya, sipil atau militer, kaya atau miskin, jenderal atau prajurit rendahan, keberanian hanya dimiliki oleh mereka yang tulus dan tidak memiliki motif pribadi apapun dalam mengambil keputusan. Jika belum hilang, bangsa ini pernah memiliki ungkapan “Berani Karena Benar”. Berani karena apa yang dilakukannya demi kebaikan dan kebenaran, bukan berani karena banyak atau berani karena kuat.
Bangsa ini membutuhkan ungkapan itu kembali tertanam dalam diri setiap orang, terutama mereka yang dipercaya duduk dalam pemerintahan, mewakili negara. “Berani Karena Benar”, semoga semangat yang diwakili Sang Saka Merah Putih itu menemukan tempatnya kembali di bumi Indonesia, terutama di hati para pemimpin bangsa ini.