Kemarin 19 Okt 2005, sebetulnya hari yang bersejarah untuk pendidikan nasional kita. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa dalam APBN 2006 anggaran pendidikan adalah sebesar 20%. [Ref <a href="http://groups.yahoo.com/group/apakabar/http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/
bulan/10/tgl/19/time/20137/idnews/464792/idkanal/10
" target="_blank">Detik.com].

Pendidikan sebagai salah satu pilar bangsa sudah lama tertinggal atau kurang diprioritaskan oleh pemerintah sebelumnya. Anggaran pendidikan selalu sangat kecil, kesejahteraan guru kurang diperhatikan (selain hanya dihibur sebagai pahlawan tanpa tanda jasa), gedung sekolah rusak di mana-mana, bahkan di provinsi Banten yang hanya berjarak puluhan kilometer dari pusat pemerintahan. {moscomment}

Untunglah masih muncul kesadaran di sebagian kalangan untuk menegaskan pentingnya pendidikan tidak hanya sebatas retorika. Dalam amandemen ke empat UUD 45, pentingnya pendidikan dipertegas dalam pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Terutama pasal 31 ayat 4 "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Tapi apa lacur, meskipun sudah ditetapkan sebagai konstitusi negara, anggaran pendidikan di dalam APBN masih mendapatkan porsi yang sangat kecil. Di dalam APBN 2004 hanya sebesar 6.6%, dan di dalam APBN 2005 hanya sebesar 7% (pernyataan hakim MK di dalam sidang judicial review). Ketika pertama kali diangkat, Mendiknas Bambang Sudibyo langsung bersikap realistis namun tetap memberi harapan dengan mengatakan bahwa anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan tidak mungkin dipenuhi tahun ini. [Ref <a href="http://groups.yahoo.com/group/apakabar/http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=1&id=176995&kat_id
=105&kat_id1=151&kat_id2=203
" target="_blank">Republike Online]. Pernyataan tersebut menyiratkan adanya harapan peningkatan anggaran menjadi sesuai dengan ketetapan konstitusi pada tahun berikutnya. Tapi tidak lama kemudian di awal Desember 2004 beliau langsung mengatakan bahwa pada tahun 2010 pun anggaran itu tidak bisa mencapai 20%. [Ref <a href="http://groups.yahoo.com/group/apakabar/http://www.kompas.com/utama/news/0412/05/133443.htm" target="_blank">Kompas].

Pengingkaran pada harapan peningkatan pendidikan tersebut dipertegas oleh menteri Keuangan Jusuf Anwar, yang hanya mengajukan anggaran pendidikan sebesar 26 trilyun, jauh lebih rendah ketimbang yang sudah disepakati DPR dengan pemerintah sebelumnya sebesar 33.7 trilyun (12% dari belanja pemerintah).
[Ref <a href="http://groups.yahoo.com/group/apakabar/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/02/humaniora/1790891.htm" target="_blank">Kompas].

Sudah nyaris pupus harapan adanya perbaikan pendidikan yang signifikan dalam pemerintahan SBY-JK. Hari ini tepat setahun pemerintahan SBY-JK, kurang lebih setahun yang lalu pula SBY berjanji di depan para guru di Istora Senayan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan kesejahteraan para guru.
Carut marut usaha perbaikan pendidikan nasional itu diperparah pula oleh ketidaksinkronan kebijakan dan komunikasi publik antar departemen yang malangnya bahkan sudah menjadi ciri khas pemerintahan SBY-JK. Mulai dari menkeu yang mengingkari kesepakatan DPR dengan pemerintahan sebelumnya tentang porsi pendidikan di APBN, janji presiden SBY pada peringatan Hardiknas 2 Mei 2005 untuk menaikkan anggaran pendidikan secara bertahap menjadi 20% yang berbeda dengan pernyataan Mendiknas, bahkan perbedaan program Mendiknas dengan program pendidikan yang dikeluarkan oleh Bappenas. [Ref: <a href="http://groups.yahoo.com/group/apakabar/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/28/sorotan/1526198.htm" target="_blank">Kompas].
Putusan MK tersebut patut kita syukuri, dalam putusannya MK menilai pendanaan bagi anggaran pendidikan tidak dapat dilakukan secara bertahap. MK memutuskan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN 2006 sebesar 20%. Sekarang kembali kepada political will dari pemerintah dan DPR, apakah mau menetapkan porsi anggaran itu pada APBN 2006. Apakah mau mengikuti ketetapan MK atau tidak. Jika tidak, maka pemerintah akan melanggar hukum (UU No 20/2003 tentang Sisdiknas) dan konstitusi.

Meskipun saya yakin akan banyak nada pesimistis yang akan mengomentari putusan MK tersebut, seperti kemampuan anggaran, tapi sebetulnya ini terpulang lagi kepada will pemerintah. Pemerintah bisa memberikan subsidi bunga obligasi rekap kepada perbankan. Dalam talkshow di SCTV minggu lalu, pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan di saat pemerintah mencabut subsidi BBM yang katanya untuk menyelamatkan anggaran itu, pemerintah bersedia memberikan subsidi kepada pemilik uang, dalam bentuk bunga yang tinggi, reksadana yang bebas pajak, dll. Sementara alokasi anggaran pendidikan 20% tersebut bukanlah sebuah subsidi, tapi sebuah perintah, perintah dari konstitusi.

Jika pemerintah tidak mengikuti ketetapan MK tersebut, maka sudah cukup alasan untuk mengajukan usulan impeachment terhadap presiden karena telah melakukan pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam amandemen ketiga UUD 45 pasal 7A dan 7B. Peluang yang bisa digunakan oleh kekuatan oposisi di DPR untuk menekan pemerintah agar kembali lurus menjalankan amanat. Mudah-mudahan bukan digunakan untuk menekan pemerintah demi kepentingan pribadi atau kelompok