Menurut aku, kalau hanya kantor MA dan lapangan parkir MA yang diawasi, maka usaha heroik memberantas mafia peradilan dan percaloan perkara ini hanya omong kosong. Sebab mafia peradilan itu tidak hanya terkonsentrasi di MA saja, memang orang sering menunggu bertransaksi hingga kasusnya sampai di MA supaya pos yang harus disumpal tidak kebanyakan, jadi mending menunggu pada proses pencucian terakhir saja. {moscomment}

Siapa yang tidak tahu kalau pegawai-pegawai MA itu rajin menyambangi kantor-kantor pengacara di Jakarta? Bukan hanya kantor pengacara beken juga pengacara pemula, yang penting ada duitnya. Penghubung ke kantor MA gampang dicari, gak harus di kantor MA, tapi berserakan di hampir semua tempat di Jakarta. Mulai dari kantor-kantor mereka hingga cafe dan lobby hotel mewah.

Mengecek nomor perkara di MA ada tarifnya padahal ini seharusnya informasi terbuka yang bisa diakses semua orang (transparansi), mengetahui nama hakim yang mengadili (ada tarif khusus juga), bahkan (katanya) menentukan hakim yang akan mengadili perkara kasasi (bisa diatur juga), semua bisa diatur dengan uang!!

Kalau lagi ngumpul dengan para pokrol yang jumpalitan menangani perkara di pengadilan, aku suka sakit perut tiba-tiba, pengen muntah. Jijik mendengar sepak terjang mereka untuk mendapatkan uang, materi yang berlimpah menjadi satu-satunya tujuan. Tidak ada lagi harga diri, semuanya telah digadaikan secara sukarela dan sangat murah (mungkin) untuk sebuah jaguar, luxury house, wanita-wanita, atau mungkin hanya untuk sekedar hidup, karena banyak juga pengacara yang miskin dan papa, naik turun angkutan umum dan tinggal di rumah kontrakan sempit di gang sempit pula.

Bukankah sangat mudah untuk menjadi pengacara di negeri ini? Kalau di beberapa negara, hanya orang tertentu yang boleh masuk sekolah hukum, maka di Indonesia, bagi sebagian orang, kuliah di fakultas hukum adalah pelarian…kasarnya…yang kurang mampu berkutat dengan angka-angka atau rumus-rumus melarikan diri ke fakultas hukum, dan bisa lulus dengan mudahnya. Aku malah dengar ada yang bisa menyelesaikan sekolah hukumnya hanya tiga setengah tahun, sementara yang lain menyelesaikannya sampai 8 – 15 tahun (jaman dulu). Meskipun juga tidak terhitung berapa banyak sarjana hukum yang benar-benar ingin menjadi sarjana hukum.

Tidak heran, jika sebagian pengacara-pengacara ini gampang menggadaikan harga dirinya, demi sesuap nasi atau untuk segenggam berlian. Sumpah profesi hanyalah komat kamit bibir sesaat, soalnya pengucapan sumpah menjadi pengacara juga hanya formalitas belaka, malah jadi ajang tender untuk pengadaan ini dan itu.

Bayangkan, dulu ketika Pengadilan Tinggi menjadi satu-satunya badan yang mengeluarkan lisensi sebagai pengacara praktek, urusan mendapatkan kartu kuning itupun menjadi ajang tawar menawar bagaikan pasar kambing di musim hari raya haji. Orang-orang di Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi sangat ramah kepada para calon pengacara yang datang silih berganti menghantarkan nomornya. Dulu di tahun 1996, pasarannya antara 2 sampai 3 juta. Anda yang berijasah SH darimana saja, tidak perlu magang, tidak perlu tahu hukum (soalnya waktu kuliah juga nilai ujian bisa diatur, jarang kuliah…dari IPK jeblok bisa lulus dengan IPK minimal 3 dengan alasan perbaikan nilai atau mungkin lewat jalur belakang main sulap) begitu PT membuka ujian untuk mendapatkan kartu pengacara praktek, dengan modal 3-5 juta anda sudah bisa jadi pengacara. Entah anda bisa mengeluarkan pendapat hukum atau hanya sekedar calo perkara itu urusan belakangan. Tapi inilah sebagian kecil dari kenyataan dunia hitam kelam dunia peradilan di Indonesia.

Menjadi pengacara praktek di Indonesia harus "kompak" (alias tahu sama tahu) dengan polisi, jaksa dan hakim (saya tidak sedang menggeneralisasi, tetapi pada umumnya memang begitu). Tidak perduli pengacara kelas atas atau hanya sekedar pokrol bambu, kalau anda sedang punya klien ditahan di kantor polisi, sudah seharusnya anda mengerti bagaimana tatacara mengunjungi klien anda di sana, bagaimana "bertutur sapa" dengan penyidik, bagaimana mengatur supaya perkara ini tidak sampai ke kejaksaan…semua bisa diatur tuntas!

Ketika kasus klien anda memang harus dilimpahkan ke Kejaksaan, maka anda harus kompak dengan jaksa…jangan-jangan sebelum anda duluan bertelepon dengan si jaksa, si jaksa sudah duluan menelepon anda. Dakwaan dan tuntutan bisa diatur…ada negosiasinya, ada sistimatika pengaturan tuntutan dan vonnis supaya kelak klien anda bebas atau setidaknya dapat hukuman percobaan saja…ada tarik ulur, dan ada harga yang harus dibayar…so pasti dengan uang. Makanya jangan heran jika maling ayam bisa dihukum lebih berat dari yang maling uang negara. Apalah yang bisa dibayar dengan seekor ayam?

Bukan isapan jempol juga, bila pengacara dapat berfungsi sebagai negosiator suap, dan menjadi kurir pembawa koper berisi uang tunai sebagai "persembahan" kepada yang mulia pemutus perkara. Dengar-dengar dari jumlah uang di koper itu, si kurir berhak atas persentase…di samping presentase ini sudah barang tentu ada selisih jumlah yang dinegosiasikan kepada klien dan yang disampaikan kepada yang disogok….jadi, jangan heran jika melihat pengacara-pengacara sering tiba-tiba ganti mobil mewah, punya rumah mewah di kawasan ekskulif…Itu bisa jadi hanya hasil pekerjaan sebagai "kurir" saja…nothing to do dengan apa yang diperlajari di fakultas hukum!! Apa susahnya membeli selembar ijazah SH lalu ikut ujian pengacara praktek, bayar…. setelah itu jadilah kurir atau calo perkara…sangat gampang menjadi kaya dan menggadaikan harga diri dan hati nurani.

Aku pernah dengar cerita seorang teman pengacara yang suka telpon-telpon dengan orang di MA. Ceritanya, temanku ini sudah bayar untuk mendapatkan salinan putusan perkara kasasi XY di MA, tiba-tiba dua bulan kemudian seorang ibu X dari MA menelepon lagi menanyakan kenapa belum mengambil photocopy putusan perkara XY. Temanku gregetan…sialan tuh orang MA, mereka memang sudah tidak punya malu, gue udah dapat salinan putusan itu dari dia, koq masih ditelepon lagi, katanya blingsatan. Artinya apa, setiap putusan MA itu dikopi dan diperjualbelikan, dibisniskan. Buruk sekali, bukan? Katanya sih…yang seperti ini masih buruk kelas nyamuk bayi, alias masih yang terkecil.

Dunia peradilan kita memang carut marut, ini sangat menyedihkan. Aku malah keran kenapa hanya satu popon yang tertangkap KPK, atau satu harini, ratusan popon dan harini-harini lain berseliweran di sekitar kita.

Rasa muak dan jijik terhadap oknum-oknum yang terlibat mafia peradilan, tidak mengurangi rasa hormat kepada hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang tetap bahagia menjalankan tugasnya dengan jujur.

Mari kita sumbang pikiran bagaimana mengakhiri mafia peradilan dan percaloan perkara ini, supaya pengadilan benar-benar kembali menjadi tempat orang untuk mencari keadilan. Anda mau membantu melakukannya dengan cara anda? Aku sedang melakukannya dengan caraku:-)

Salam, Aurien