Hasanudin, Pengajar Universitas Tanjungpura, Pontianak
PENANGKAPAN pelaku jual beli gelar sarjana palsu melalui Institut
Manajemen Global Indonesia (IMGI) banyak diberitakan di media massa.
Berita ini cukup menggembirakan karena mencerminkan adanya
keseriusan aparat keamanan untuk menanggulangi masalah ini.

Jual beli gelar sarjana memang cukup marak terjadi di Indonesia
beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga yang mengaku menjalin kerja
sama dengan perguruan tinggi di luar negeri menawarkan gelar sarjana
di berbagai jenjang, terutama jenjang pascasarjana, yang bisa
diperoleh dengan cara yang sangat mudah dengan biaya tertentu.
Peminatnya ternyata cukup banyak, termasuk beberapa pejabat tinggi
negara yang kemudian mencantumkan gelar tersebut di depan namanya
dalam dokumen resmi negara.

 

Situasi ini direspons oleh Depdiknas dengan mengeluarkan surat
edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang intinya memperingatkan
masyarakat untuk tidak tertipu oleh para penjual gelar palsu itu.
Sayangnya langkah tersebut tidak disertai oleh tindakan hukum yang
jelas sehingga masalah ini menggantung cukup lama. Kasus IMGI dapat
dikatakan sebagai kasus pertama yang dikenai tindakan hukum.

Tindakan hukum seperti ini boleh jadi akan efektif untuk memberantas
kegiatan jual beli gelar dalam format yang disebutkan di atas.
Namun, saya khawatir kegiatan jual beli itu telah menjelma ke format
lain yang lebih canggih, dan yang terpenting, legal.

***

Minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana memang
terasa meningkat beberapa tahun terakhir. Ini boleh jadi akibat
adanya tuntutan kebutuhan SDM yang lebih berkualitas di berbagai
sektor. Dulu mahasiswa pascasarjana umumnya adalah para dosen
perguruan tinggi atau para peneliti dari lembaga riset. Sekarang
sudah sangat banyak mahasiswa pascasarjana yang merupakan karyawan
pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Artinya, kebutuhan tenaga
kerja dengan pendidikan lebih tinggi dari jenjang sarjana tak lagi
hanya merupakan kebutuhan perguruan tinggi di masa lalu.

Situasi ini ditangkap secara jeli oleh kalangan perguruan tinggi
yang kebetulan sedang menghadapi masalah berkurangnya pasokan dana
dari pemerintah. Para peminat pendidikan pascasarjana tadi kemudian
menjadi pangsa pasar yang harus diperebutkan. Lalu berlakulah hukum-
hukum pasar dan pemasaran. Pihak yang mampu menawarkan produk dengan
berbagai kemudahan akan memenangkan persaingan.

Sepuluh tahun yang lalu, misalnya, UGM masih mewajibkan para calon
mahasiswa S2 yang dianggap belum memiliki kemampuan akademik yang
cukup untuk mengikuti program pendahuluan selama satu tahun.
Artinya, para mahasiswa ini harus menempuh pendidikan S2-nya dengan
total waktu tiga tahun. Tak jelas apakah pola ini masih
dipertahankan di UGM. Bila pola ini masih dipertahankan maka besar
kemungkinan program S2 UGM akan sepi peminat.

Saat ini ada banyak perguruan tinggi yang menawarkan program
pascasarjana, S2 maupun S3, dengan sifat mudah dan cepat. Tentu saja
sifat mudah dan cepat ini tidak gratis. Kemudahan dan kecepatan itu
biasanya berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan
peserta. Misalnya ada universitas yang menyelenggarakan program S2
yang bisa diselesaikan dalam waktu 16 bulan, dengan perkuliahan
hanya di akhir pekan. Ada pula yang menyelenggarakan kelas eksekutif
yang di samping singkat waktunya juga diiringi oleh berbagai
kemudahan fisik seperti ruang kelas yang nyaman dan layanan prima
dari staf administrasi.

Bagaimana mutu program pendidikan pascasarjana dengan sifat mudah
dan cepat itu? Tak mudah untuk menjawab pertanyaan ini karena
diperlukan penelitian seksama untuk mengukur mutu program-program
tadi. Hanya saja sebagai perbandingan perlu disebutkan bahwa program-
program semacam itu, sejauh yang saya ketahui tidak diselenggarakan
oleh perguruan tinggi yang baik di luar negeri.

Perguruan-perguruan tinggi di Jepang tempat saya menyelesaikan studi
pascasarjana, misalnya, menyelenggarakan pendidikan S2 selama dua
tahun penuh, bukan paruh waktu di akhir pekan. Selain perkuliahan,
para mahasiswa juga diwajibkan melakukan penelitian untuk tesis
secara penuh waktu pula. Di beberapa negara seperti Inggris, program
S2 dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, tapi sekali lagi
secara penuh waktu.

Perlu pula dicatat bahwa negara-negara maju yang saya sebutkan di
atas adalah negara yang memiliki fasilitas, tradisi, serta manajemen
riset yang maju. Sementara kita tahu betul bahwa hal-hal tersebut
masuk kategori barang mewah di negara kita. Logisnya, dengan
berbagai keterbatasan kita di bidang riset, program pendidikan
pascasarjana kita tidak lebih pendek waktunya dari yang
diselenggarakan di negara-negara maju tadi.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara program
pendidikan pascasarjana tadi sebetulnya tidak jadi masalah, selama
kemudahan itu diperoleh tanpa mengabaikan mutu. Namun, melalui
perbandingan sederhana dengan program pascasarjana di negara lain
seperti saya ungkapkan di atas, rasanya tidak berlebihan bila kita
anggap bahwa program-program pascasarjana itu rawan terhadap
pengabaian mutu.

Bila ini terjadi maka keinginan untuk meningkatkan kualitas SDM di
jajaran pemerintah kita tidak akan tercapai. Yang terjadi bukan
peningkatan kualitas SDM, melainkan peningkatan jumlah orang dengan
gelar akademik. Dengan kata lain, lembaga pendidikan tinggi kita
tidak sedang melaksanakan pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM,
melainkan sedang menjual gelar akademik. Yang membedakan mereka
dengan lembaga-lembaga seperti IMGI hanyalah aspek legalnya semata.

***

Penanganan masalah ini memerlukan setidaknya dua pendekatan.
Pertama, pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan program-
program tersebut. Dalam hal ini Depdiknas memiliki wewenang penuh
untuk melakukannya melalui mekanisme akreditasi. Di samping itu,
tentu saja harus ada komitmen moral dari pelaksana pendidikan tinggi
untuk tidak sekadar mencari uang dari program pendidikan yang mereka
laksanakan.

Pendekatan kedua adalah dengan menekan animo untuk melanjutkan
pendidikan yang berorientasi (hanya) pada gelar akademik. Motivasi
untuk mendapatkan gelar akademik semata tidak terlepas pada
mekanisme perekrutan, dan terutama promosi karyawan pada instansi
pemerintah.

Telah umum diketahui bahwa mekanisme penilaian untuk menentukan
kenaikan pangkat atau promosi jabatan di lembaga pemerintah kita
sangat mementingkan sisi-sisi administratif dan banyak mengabaikan
kualitas dan kapasitas riil seorang karyawan.

Akibatnya, gelar akademik akhirnya lebih sering dijadikan sebagai
legitimasi untuk menempati posisi tertentu ketimbang jadi cerminan
kualitas dan kapasitas penyandangnya. Bila iklim ini tidak diubah
maka kita akan senantiasa menemukan bahwa program pendidikan
pascasarjana kita akan dipenuhi oleh para pemburu gelar, bukan orang-
orang yang berniat meningkatkan kualitas dirinya. Dan, kualitas SDM
penyelenggara pemerintahan akan jalan di tempat.***